Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (29/8). Ini ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. "Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," ujarnya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah.
Penandatanganan kontrak secara simbolis 19 paket pekerjaan senilai Rp5,3 triliun itu dilakukan setelah proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi selesai.
Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air memiliki 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Menteri Basuki.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri Basuki mengingatkan para PPK dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Selain itu, mereka juga diminta tak hanya menjamin selesainya tugas, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik. “Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.
Target rampung 2024
Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.
"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terangnya.
Turut hadir Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dan Anggota Dewan Penasihat IKN Andrinof Achir Chaniago.
Ada pula Direktur Monitoring KPK Brigjen Agung Yudha Wibowo, Kepala Biro Kerja Sama K/L Sistem Operasi Polri Brigjen Pol Dedy Setiabudi, JAMINTEL Amir Riyanto, Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan serta para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, dan para Penyedia Jasa.
