Apa saja perbedaan UMK dan UMR? Setiap daerah memiliki upah minimum yang mana besarannya berbeda-beda. Upah minimum untuk karyawan yang bekerja di Sleman, Yogyakarta tentu berbeda dengan upah karyawan di Kota Madya Jogja. Untuk membedakannya, ada istilah UMR, UMK, dan UMP. Berikut ini adalah penjelasan perbedaan UMK dan UMR.
Pengenalan tentang UMK dan UMR
Istilah UMR dan UMK tentu sudah tidak asing lagi bagi pencari kerja karena biasanya menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan akan bekerja di mana.
Berhubung nilai upah minimum di kota besar biasanya lebih tinggi, akhirnya banyak yang memilih untuk merantau dan arus urbanisasi pun meningkat.
Ternyata, ada perbedaan antara UMK dan UMR, terutama pada besaran dan parameternya dalam menentukan besaran upah minimum keduanya.
Besaran upah minimum juga selalu naik setiap tahun. Seperti yang terjadi di tahun 2022 ini, angka UMP naik hingga 1,09 persen.
Penetapan upah minimum baik UMR, UMK, dan UMP ini berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan menggaji karyawannya. Kenaikan upah minimum menjadi yang paling dinanti oleh karyawan.
Pemerintah mempertimbangkan banyak hal dan menggunakan sejumlah skema untuk menentukan angka minimum pengupahan di masing-masing daerah.
Penentuan skema ini nantinya akan memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan besaran upah para pekerja. Terdapat tiga jenis upah minimum yang perlu diketahui, yaitu UMR, UMP, dan UMK.
Perbedaan UMP, UMK, dan UMR
UMP dan UMK merupakan turunan dari UMR. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, maka UMR di Tingkat I diganti menjadi UMP, sedangkan UMR tingkat II diganti dengan UMK.
Selama ini masyarakat lebih banyak yang mengetahui istilah UMR sebelum UMP dan UMK ditetapkan karena istilah UMR memang lebih familier di telinga masyarakat sehingga seperti sudah sulit untuk mengubahnya.
Gubernur menjadi pihak yang bertanggung jawab atas besaran UMR Tingkat I atau UMP. Sedangkan Bupati atau walikota memiliki tanggung jawab untuk menentukan UMK.
Jadi, berdasarkan pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tersebut, dapat diketahui bahwa UMP berada di tingkat provinsi sedangkan UMK untuk tingkat kota atau kabupaten.
Jika terjadi kondisi di mana walikota belum menentukan angka UMK, maka acuannya akan mengikuti UMP meskipun pemberian upah dilakukan di kota atau kabupaten.
Ada rumus khusus yang digunakan untuk menghitung UMP. Perhitungan ini melibatkan inflasi year of year dan PDB atau Produk Domestik Bruto kuartal III dan IV tahun sebelumnya serta untuk tahun yang sedang berjalan berdasarkan kuartal I dan II.
Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh untuk menghitung UMK yang nantinya hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada walikota atau bupati.
Dari tingkat kabupaten atau kota tersebut, kemudian diusulkan ke tingkat provinsi setempat melalui gubernur.
Mengenal istilah UMSP dan UMSK
Selain UMK, UMP, dan UMR yang memang lebih sering terdengar di telinga masyarakat, ada lagi istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Sesuai namanya, UMS berlaku untuk tingkat sektoral yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi KBLI. Pengertian KBLI sendiri merupakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Besaran nilai untuk UMSP harus lebih tinggi dari UMP, begitupun dengan UMSK yang juga harus lebih besar daripada UMK.
Dalam penetapan UMS ini dilakukan perundingan antara serikat pekerja dengan asosiasi perusahaan.
Berdasarkan hasil kesepakatan dan diskusi antara kedua belah pihak tersebut, kemudian hasilnya diusulkan ke tingkat provinsi melalui Kantor Wilayah Menaker.
Besaran nilai yang diusulkan tersebut kemudian ditetapkan sebagai UMSK dan UMSP.
Faktor penentu upah minimum
Menetapkan upah minimum tentu tidak bisa sembarangan karena harus berdasarkan beberapa pertimbangan dan pemerintah pun sudah menghitungnya dengan matang. Berikut ini faktor pertimbangan tersebut, di antaranya:
- UMP dan UMK sebagai jaring pengaman dengan tujuan agar nilai upah minimum tidak turun hingga di bawah garis kebutuhan hidup
- Merupakan wujud dari pelaksanaan GBHN, UUD 1945, dan Pancasila secara nyata
- Hasil pembangunan agar dapat dinikmati oleh semua kalangan dan menjangkau masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah
- Menjadi upaya untuk memeratakan penghasilan masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah
- Indikator dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
Gaji karyawan menurut UMR
Sesuai peraturan yang ada, perusahaan harus memberikan gaji kepada karyawannya sesuai upah minimum masing-masing daerah.
Upah tersebut bisa terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan maupun tanpa tunjangan. Karena karyawan berhak untuk menerima gaji pokok sebanyak 75 persen dan sisanya tunjangan tetap.
Contohnya UMP Bogor adalah sebesar Rp4.330.249,57, maka perhitungannya menjadi gaji pokok adalah Rp3.247.687,18 dan tunjangan tetap sebesar Rp1.082.562,39.
Maka perusahaan boleh menetapkan dengan perhitungan demikian atau hanya memberikan gaji pokok sebesar UMP tanpa ada tunjangan.
Penetapan upah minimum ini harus dipatuhi oleh perusahaan, karena jika tidak mereka bisa mendapatkan sanksi hukum. Tentu penting untuk mengetahui perbedaan UMK dan UMR sebelum menentukan gaji.
