Jakarta, FORTUNE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan di tubuh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan.
Anggota V BPK Bahrullah Akbar mengatakan empat persoalan ini perlu menjadi perhatian BP Batam agar tak terulang di kemudian hari. Yang pertama, banyak lahan BP Batam yang terlantar.
Untuk itu, BPK meminta BP Batam untuk menyelesaikan masalah pengelolaan lahan secara tuntas dan menyeluruh. Di antara hal yang harus diperbaiki adalah aspek administrasi yang belum tertib, basis data lahan yang belum mutakhir, penyelesaian sengketa lahan, dan penegakkan hukum terhadap pihak ketiga yang telah memperoleh alokasi lahan.
Kedua, ada masalah terkait perjanjian kerja sama pemanfaatan aset dan pengelolaan fasilitas pelayanan di bandara serta pelabuhan.
Selain itu, terdapat pula persoalan dalam pengelolaan air baku hingga air bersih di kawasan BP Batam. Karenanya, pengelola peprlu mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Ketiga, BPK menemukan ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kurang ditetapkan atau belum dipungut. Hal ini berdampak pada penerimaan negara.
"Di antaranya PNBP atas sewa layanan menara telekomunikasi pada badan usaha fasilitas dan lingkungan, kekurangan penerimaan PNBP pada badan usaha bandar udara dan badan usaha pelabuhan, serta sewa lahan yang digunakan untuk pemasangan reklame belum dipungut," kata Bahrullah dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/7).
Keempat, BPK menemukan kelebihan bayar yang dilakukan BP Batam terhadap belanja barang dan belanja modal. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pekerjaan tidak mematuhi ketentuan dan kontrak.
"Permasalahan ini juga terjadi pada pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bagian anggaran lainnya," ujarnya.
Sementara, Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Achsanul Haq menjelaskan bahwa kelebihan pembayaran pada belanja modal oleh BP Batam umumnya terkait dengan pembangunan jalan, apron, dan jaringan pipa.
Menurutnya, hasil cek fisik di lapangan menunjukkan sebagian pekerjaan tidak sesuai dengan kuantitas yang ada di kontrak dengan total Rp1,02 miliar.
Selain itu, PNBP yang belum atau kurang dipungut ini salah satunya terkait dengan jasa penggunaan fasilitas garbarata sebesar Rp40,2 juta dan jasa penumpukan alat di Pelabuhan Batu Ampar sebesar Rp207,63 juta.
