Jakarta, FORTUNE - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah beberapa kali mengungkapkan laporan kebocoran data tersembunyi mengenai penggelapan kekayaan, skandal pajak, maupun penghindaran pajak.
Terbaru adalah pada 3 Oktober 2021. ICIJ merilis Pandora Papers, laporan berisi dokumen dan jejak data politisi hingga pejabat negara dunia yang memanfaatkan surga pajak (tax havens) untuk menyembunyikan aset mereka agar terbebas dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya.
Seorang pejabat pemerintahan di Indonesia yang juga tercantum dalam Pandora Papers adalah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan tersebut Luhut tercatat sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Panama yakni Petrocapital S.A.
Bahkan nama Luhut juga sempat masuk dalam laporan Panama Papers pada 2016.
Pada 2017, muncul pula laporan mengenai penghindaran pajak para pejabat dan pengusaha bertajuk Paradise Papers.
Lantas apa bedanya anatara Pandora Papers, Paradise Papers hingga Panama Papers? Berikut rangkumannya:
Pandora Papers
Pandora Papers mencakup 2,9 terabyte data bocor berisi 11,9 juta rekaman data dari 14 perusahaan keuangan lepas pantai yang berbeda. Data tersebut juga mencakup 6,4 juta dokumen, 3 juta gambar, 500 ribu spreadsheet, hingga lebih dari 1 juta email.
Penyelidikan yang dipimpin oleh BBC Panorama dan The Guardian ini mengungkap lebih dari 330 politisi dari 90 negara, menggunakan perusahaan ‘lepas pantai’ untuk menyembunyikan kekayaan mereka.
Menyadur BBC.com (4/10), istilah ‘lepas pantai’ berhubungan dengan jaringan perusahaan yang didirikan melintasi batas negara dengan tujuan menyembunyikan status kepemilikan uang dan aset.
Dokumen 11,9 juta file dari perusahaan yang disewa oleh klien kaya tersebut diperuntukan dalam membuat perusahaan cangkang dan perwalian di negara surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss dan Kepulauan Cayman.
Pandora Papers ini dikerjakan oleh lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara untuk menelusuri sekitar 12 juta dokumen dari 14 sumber selama berbulan-bulan.
Paradise Papers
Paradise Papers didasarkan pada kebocoran data 1,4 terabite pada 2017. Data tersebut mencakup 13,4 juta file dari satu firma hukum lepas pantai, Appleby, yang berbasis di Bermuda serta konsultan jasa Asiaciti Trust.
Dokumen tersebut memerinci 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintahan yurisdiksi rahasia atau surga pajak. Berbagai perusahaan besar tercatat dalam laporan tersebut untuk menghindari pajak, di antaranya Apple Inc. dan Nike.
Panama Papers
Panama Papers bersumber dari kebocoran data penyedia jasa atau firma hukum, Mossack Fonseca, pada 2016. Perusahaan ini berbasis di Panama yang layanannya mencakup penggabungan perusahaan surga pajak seperti Kepulauan Virgin Britania Raya.
Data tersebut diperoleh media Jerman, Süddeutsche Zeitung. Kemudian data tersebut dibagikan kepada IJIC serta mitra lainnya, yakni The Guardian dan BBC.
Dalam dokumen tersebut tersingkap 143 politisi dunia beserta keluarga dan rekannya menggunakan perusahaan lepas pantai di negara surga pajak.
Nama Presiden Rusia Vladimir Putin masuk di dalam dokumen tersebut. Selain itu terdapat nama lain seperti putra mantan presiden Mesir Alaa Mubarak dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
