Jakarta, FORTUNE - Perry Warjiyo dikabarkan bakal menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028 pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir dari Reuters, kabar tersebut terungkap dari sejumlah sumber yang membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah mengirimkan surat ke DPR terkait Perry Warjio menjadi tunggal calon Gubernur BI.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun juga mengatakan kepada media bahwa saat ini DPR RI telah menerima surat usulan calon Gubernur BI dari Presiden. Namun dirinya beluk bisa memberikan bocoran mengenai nama yang diusulkan Presiden tersebut.
"Ketua DPR yang tahu isi suratnyanya, setelah surat diterima kemudian akan diporses dan dilaporkan ke rapat paripurna," kata Misbakhun.
UU perbolehkan masa jabatan Gubernur BI 2 periode
Seperti diketahui sebelumnya, Perry Warjiyo telah menjabat satu periode jabatan sebagai Gubernur BI sejak 2018 hingga 2023. Dengan demikian, masa jabatannya periode pertama pada berakhir Mei 2023.
Adapun, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Gubernur BI yang sudah menjabat satu kali dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memang akan segera memutuskan nama calon Gubernur BI dalam waktu dekat.
Ini jejak karier Perry Warjiyo
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Perry Warjiyo juga sempat menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009.
Sebelumnya, Perry juga memiliki karier yang panjang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.
