Jakarta, FORTUNE - Media sosial ramai memperbincangkan mengenai banyaknya Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Sejumlah warga di daerah Aceh, Riau, hingga Medan bahkan sempat melakukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan, masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang seharusnya bisa diatasi bersama.
“Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” kata Ma'ruf melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Rabu (5/12).
Pemerintah Indonesia harus tetap antisipasi
Atas dasar itu, Wapres memberi imbauan agar pengungsi Rohingya tidak ditolak. Namun sebelum ditampung, tambahnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.
"Tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban,” jelasnya.
Mantan Ketua MUI tersebut juga menyinggung, lokasi penempatan penting untuk dipertimbangkan, sebagaimana Pulau Galang di Batam untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam. Jadi menurutnya, memang diperlukan solusi-solusi yang pas bagi negara dan masyarakat.
“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif],” tutur Wapres.
Jumlah pengungsi Rohingya di RI capai 1.487 orang
Hingga Senin (4/12), jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia tercatat mencapai 1.487 orang di sejumlah daerah seperti Aceh, Medan hingga Riau. Wapres mengemukakan, masalah serupa sempat terjadi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani.
Sehingga memang seyogianya ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
“Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama,” ucapnya.
