Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 sebesar US$398,3 miliar atau sekitar Rp5.974 triliun. Nilai tersebut turun bila dibandingkan dengan akhir April 2023 sebesar US$403 miliar atau sekitar Rp6.047 triliun. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami penurunan 1,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, kontraksi pertumbuhan ULN Indonesia ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN sektor swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN,” kata Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (17/7).
ULN swasta turun 5,8%
Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$196,5 miliar atau sekitar Rp2.948 triliun, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar US$199,5 miliar atau sekitar Rp2.994 triliun.
“Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy),” jelas erwin
Ia menambahkan, kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen (yoy) dan 7,6 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, lanjut Erwin, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta.
ULN Pemerintah naik 2,3%
Sementara itu, ULN Pemerintah tercatat naik secara tahunan. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$192,6 miliar atau sekitar Rp2.890 triliun. ULN pada Pemerintahan Jokowi ini secara tahunan tumbuh 2,3 persen (yoy), namun turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$194,1 miliar atau sekitar Rp2.931 triliun.
“Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo,” jelas Erwin.
Bank Indonesia menilai, Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
