Jakarta, FORTUNE – Bagi negara-negara besar, ketersediaan vaksin Covid-19 bukan masalah. Pasokan mereka dijamin para raksasa farmasi. Sayangnya, hal serupa tak berlaku di negara-negara miskin. Sebabnya jelas. Mereka mengandalkan kiriman dari negara-negara kaya.
Tidak mengherankan jika Amnesty International memandang enam perusahaan pemimpin peluncuran vaksin Covid-19 telah memicu krisis HAM. Pangkal soalnya, hak kekayaan intelektual (HAKI) atas vaksin tak sudi dilepaskan, dan teknologi vaksin tetap tersimpan di lacinya. Mayoritas perusahaan itu juga gagal mengutamakan pengiriman vaksin ke negara-negara miskin.
Dalam laporan terbaru bertajuk A Double Dose of Inequality: Pharma Companies and the COVID-19 Vaccines Crisis, Amnesty International menilai nasib miliaran orang di negara miskin berada di tangan enam raksasa farmasi. Sebut saja AstraZeneca plc, BioNTech SE, Jonhson & Johnson, Moderna Inc, Novavax Inc, dan Pfizer Inc.
Padahal, vaksinasi merupakan jalan keluar dari jerat krisis pagebluk yang telah berlangsung hampir dua tahun belakangan. Menukil laman resmi Amnesty, Sekretaris Umum Amnesty International, Agnès Callamard sampai berkata, “pemblokiran intensional oleh para raksasa farmasi terkait transfer pengetahuan dan kesepakatan mereka mendukung negara-negara kaya telah memicu kelangkaan vaksin yang dapat diprediksi dan begitu menghancurkan banyak orang lain.”
1. Ketidaksetaraan Melahirkan Krisis Baru
Callamard pun menyoroti wilayah seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia yang terjerumus ke dalam krisis baru akibat pandemi—seperti melemahnya sistem kesehatan dan puluhan ribu kematian yang seharusnya bisa dihentikan dengan lebih cepatnya vaksinasi.
“Di banyak negara berpenghasilan rendah, bahkan petugas kesehatan dan masyarakat berisiko tak dapat menerima vaksin (COVID-19),” imbuh Callamard, dikutip Rabu (29/9).
Ketidaksetaraan itu mencekik mereka yang membutuhkan vaksinasi. Di sisi lain, perusahaan farmasi justru mencatatkan keuntungan. “Dengan latar belakang ketidaksetaraan kotor itu, BioNTech, Moderna, dan Pfizer akan menghasilkan US$130 miliar bila digabungkan pada akhir 2022. Keuntungan tak boleh lebih diutamakan dibanding kehidupan,” jelas sang sekretaris umum.
2. Distribusi Timpang, Gagal Memenuhi Tanggung Jawab HAM
Dalam laporannya, Amnesty International meninjau kebijakan HAM enam raksasa farmasi itu. Begitu juga ihwal harga, serta catatan mengenai HAKI dan alih pengetahuan serta teknologi, alokasi dosis yang adil, serta transparansi. Hasilnya, lembaga berbasis London itu menyatakan, pada tingkat yang berbeda, keenam pengembang vaksin telah gagal memenuhi tanggung jawab HAM masing-masing.
Buktinya, dari 5,76 miliar dosis yang mereka kirim secara global, hanya 0,3 persen dosis yang masuk ke negara berpenghasilan rendah. Negara berpenghasilan menengah ke atas-tinggi menerima lebih dari 79 persen dosis.
Terlepas dari seruan untuk berkolaborasi dengan COVAX Facility— lembaga yang memastikan alokasi vaksin global secara adil—beberapa perusahaan justru menimbun pasokan vaksin untuk negara-negara tertentu. Berikut temuan lain terkait distribusi vaksin tiap raksasa farmasi:
- Pfizer dan BioNTech sejauh ini telah mengirimkan vaksin 9 kali lebih banyak ke Swedia ketimbang gabungan semua negara miskin (kurang dari 1 persen). Satu poin lagi, perusahaan berpotensi mendulang lebih dari US$86 miliar pada akhir 2022.
- Moderna hanya menyediakan 12 persen vaksin ke negara berpenghasilan menengah ke bawah dan tak akan mengirim mayoritas pesanannya untuk COVAX hingga 2022. Dengan asumsi harga yang lebih tinggi, mereka bakal mencatatkan pendapatan lebih dari US$47 miliar pada akhir 2022.
- Jonhson & Johnson mengembangkan satu-satunya vaksin sosis tunggal dunia dan menjualnya dengan murah, akan tetapi itu takkan memenuhi sebagian besar komitmennya kepada COVAX dan Uni Afrika hingga 2022. Bahkan, mereka ogah memberi lisensi kepada produsen Kanada yang menawarkan produksi jutaan dosis vaksin tersebut.
- AstraZeneca sudah mengirim vaksin terbanyak ke negara berpenghasilan rendah, menjual dengan harga pokok, serta menerbitkan sejumlah lisensi sukarela kepada produsen lain. Namun, perusahaan enggan berbagi pengetahuan dan teknologi yang menjadi inisiatif WHO, bahkan menentang TRIPS Waiver.
- Novavax belum mendapat persetujuan penggunaan, tetapi saat ini berniat menyediakan hampir dua per tiga dari produksinya untuk memasok COVAX. Namun, mereka juga menolak membongkar rahasia dapur seperti AstraZeneca.
3. Monopoli HAKI dan Teknologi
Akibat penolakan terhadap permohonan ‘bocoran’ pengetahuan dan teknologi vaksin serta pemblokiran transfer teknologi, terjadi monopoli kekayaan intelektual. Padahal, sebagian besar titan farmasi itu memperoleh pendanaan pemerintah dan pesanan di muka.
Pada akhirnya, siapa yang paling dirugikan? Miliaran manusia di negara berpenghasilan rendah. Kelambanan para pengembang vaksin itu pada akhirnya melahirkan krisis HAM bagi miliaran orang yang tak memperoleh akses vaksinasi COVID-19.
Callamard pun menyerukan, “kami mendesak negara bagian dan perusahaan farmasi untuk mengubah arah secara signifikan dan melakukan berbagai cara untuk mengirimkan 2 miliar vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah mulai sekarang (100 hari menuju akhir tahun). Tak seorang pun harus menghabiskan satu tahun menderita dan hidup dalam ketakutan.”
