Jakarta, FORTUNE – Desakan ratusan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari 40 negara supaya negara-negara besar menyetop pendanaan publik untuk batu bara mulai berbuah. Tiongkok kini mengambil langkah yang bertujuan mengatasi masalah perubahan iklim itu.
Pekan lalu, di Majelis Umum PBB, Presiden Tiongkok, Xi Jinping mengklaim akan menyetop investasi proyek pembangkit listrik tenaga batu bara. Secara otomatis, itu menghentikan sumber pendanaan batu bara terakhir dari pemerintah Negeri Tirai Bambu.
Sebelumnya, Jepang dan Korea Selatan—dua pemodal terbesar lain untuk proyek batu bara global—mengungkap bakal menekan pendanaan batu bara pada awal 2021.
Akan tetapi, seumpama Beijing tidak menyertai komitmennya dengan menambah dukungan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk negara berkembang—seperti yang Xi katakan—itu hanya akan menjadi janji ‘palsu’. Karena itu, pemerintah Tiongkok perlu mengalihkan pendanaan batu bara untuk kebutuhan produksi EBT.
1. Dampak Keputusan Tiongkok
Melansir Fortune, Kamis (30/9), Beijing berulang kali berikrar menghijaukan proyek investasi multimiliar dolar Belt and Road Initiative—yang 90 persennya saat ini masih condong untuk bahan bakar fosil. Langkah itu dapat mengamankan pembiayaan EBT US$1 triliun per tahun, yang menurut IEA (International Energy Agency) penting untuk meraih tujuan iklim dunia.
Lebih-lebih, insentif ekonomi Beijing berpengaruh besar terhadap masuknya negara berkembang ke sektor EBT. Ditambah lagi, Tiongkok merupakan produsen panel surya dan turbin angin terbesar dunia yang menguasai 70 persen pangsa pasar dunia.
Di sisi lain, investasi Tiongkok atas EBT juga berisiko tak menguntungkan akibat biaya yang terus mengalami tren di bawah batu bara.
2. Yang Tidak Xi Jinping Sebut dalam Janjinya
Sayangnya, Xi tidak membahas mengenai kelanjutan keterlibatan pihak swasta dan semiswasta Tiongkok dalam mendanai proyek global batu bara. Sebagai informasi, porsi pembiayaan swasta mencapai 80 persen dari total pendanaan proyek internasional itu.
Satu lagi, dia juga tak mengindikasikan pembatasan proyek batu bara domestiknya, mengingat Tiongkok mengonsumsi 53 persen dari batu bara termal dunia yang menyediakan 57 persen listrik negara. Terlebih, regulator dapat membuka peluang pembangunan ratusan pembangkit batu bara pada dekade mendatang.
3. Tiongkok dan Inggris Kembali ‘Bakar Abu’
Beijing awalnya telah menambah proporsi EBT menjadi sekitar 30 persen dari konsumsi nasional agar menekan penggunaan bahan bakar fosil. Akan tetapi, dorongan ‘dekarbonisasi’ itu malah membuat penggunaan gas alam Tiongkok naik—menyebabkan meroketnya harga gas di Eropa sehingga lahirlah krisis energi di sana.
Menurut peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nikos Tsafos, Tiongkok besar-besaran membeli pasokan gas dunia hingga 80 persen pada 2021 saja. Namun, pemadaman listrik yang melanda negara itu pekan ini membuat Beijing ogah menyetop pemakaian batu bara sepenuhnya.
Bahkan, Dewan Listrik Tiongkok mengatakan rela membeli batu bara dengan harga berapa pun demi memenuhi kebutuhan selama musim dingin mendatang. Begitu juga dengan Inggris yang kembali mengandalkan 3 persen pembakaran jelaga sebagai sumber energi, demi mengimbangi krisis.
Fenomena tersebut menunjukkan, iktikad Xi Jinping menghentikan pendanaan proyek batu bara tak akan mudah diwujudkan. Akan tetapi, para pemangku kepentingan perlu memikirkan rencana transisi dari ‘energi hitam’ ke ‘energi hijau’ dengan matang sebelum melakukannya.
