Apa itu Board of Peace? Ini Tugas dan Anggotanya

Dewan Perdamaian Gaza atau Gaza Board of Peace adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengakhiri konflik Jalur Gaza. Dewan tersebut awalnya dibentuk untuk mengawasi proses rekonstruksi dan gencatan senjata Gaza. 

Namun, rancangan piagam memperlihatkan bahwa peran organisasi tersebut yang lebih luas. Organisasi tersebut tidak terbatas hanya pada kawasan Palestina yang ditangani. 

Dewan diproyeksikan sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang sah, dan mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah terdampak atau terancam konflik.

Dalam menangani konflik di Jalur Gaza, fase kedua upaya perdamaian Gaza telah diumumkan oleh Gedung Putih dengan pembentukan pemerintah teknokratis di Gaza. 

Pemerintah tersebut secara resmi disebut Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG). Tugasnya untuk menyediakan layanan publik dan rekonstruksi Gaza. NCAG bertanggung jawab pada Dewan Perdamaian Gaza.

Mengenal apa itu Gaza Board of Peace bukan sekadar memahami definisinya, cara kerjanya juga menarik untuk dipahami. Rancangan piagamnya memperlihatkan peran lembaga yang lebih luas dan berkaitan dengan proklamasi kewenangan di semua wilayah.

Dewan ini memiliki tugas utama melakukan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional. Untuk itu, Donald Trump berperan sebagai ketua sekaligus perwakilan perdana Amerika Serikat secara terpisah. 

Sebagai ketua, Trump berwenang mengelola organisasi untuk memenuhi misi dewan perdamaian. Ia dapat menunjuk, memodifikasi, atau membubarkan anggota dewan eksekutif.

Ia juga bisa mengadopsi resolusi atau arahan lain atas nama dewan. Posisi Trump dapat digantikan apabila ia mengundurkan diri secara sukarela atau tidak mampu menjalankan tugas.

Dewan perdamaian disebut akan melibatkan sejumlah negara anggota dengan sistem undangan dari Trump dengan masa keanggotaan hingga tiga tahun. Jika membayar 1 miliar dolar AS untuk operasional badan, mereka dapat menjadi anggota tetap.

Dewan akan membuat keputusan berdasarkan mayoritas suara negara anggota dengan persetujuan ketua.

Beberapa negara yang diundang dan telah mengonfirmasinya, seperti Rusia, Argentina, dan Singapura. Sejumlah negara menyatakan kesediaan untuk bergabung. Namun, ada yang menolak untuk bergabung dengan Board of Peace, seperti Prancis dan Norwegia.

Gedung Putih telah mengumumkan anggota Dewan Eksekutif Pendiri dan Dewan Eksekutif Perdamaian Gaza melalui situs resminya. Dewan Eksekutif Pendiri berisi sejumlah tokoh dengan rekam jejak dan pengalaman di berbagai bidang.

Total ada tujuh anggota Dewan Eksekutif yang akan memandu Gaza Board of Peace, yaitu:

1. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS

2. Steve Witkoff, utusan AS

3. Jared Kushner, mantan penasihat presiden AS sekaligus menantu Trump

4. Sir Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris

5. Marc Rowan, pengusaha miliarder AS

6. Ajay Banga, Ketua Kelompok Bank Dunia

7. Robert Gabriel, penasihat politik AS

Para anggota tersebut akan mengawasi portofolio yang telah ditentukan untuk mendorong stabilitas dan keberhasilan jangka panjang Gaza, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penghimpunan investasi, dan pembiayaan.

Selain anggota Dewan Eksekutif Pendiri, Gedung Putih juga telah menunjuk anggota Dewan Eksekutif untuk membantu Kantor Wakil Tinggi dan Komite Nasional. Tujuannya untuk memperbaiki sistem tata kelola, mempercepat pemberian layanan publik berkualitas, dan mendorong terciptanya stabilitas serta kesejahteraan bagi warga Gaza.

Berikut daftar anggota Dewan Eksekutif Perdamaian Gaza.

1. Steve Witkoff

2. Jared Kushner

3. Menteri Hakan Fidan

4. Ali Al-Thawadi

5. Jenderal Hassan Rashad

6. Sir Tony Blair

7. Marc Rowan

8. Menteri Reem Al-Hashimy

9. Nickolay Mladenov

10. Yakir Gabay

11. Sigrid Kaag

Pembentukan Gaza Board of Peace yang diinisiasi oleh Donald Trump menjadi sorotan global. Langkah tersebut memicu berbagai reaksi dari komunitas internasional.

Tidak sedikit pihak yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat menggeser peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik global.

Rancangan piagam dianggap sebagai perluasan wewenang lembaga yang semula sebagai pengawas pembangunan kembali wilayah Gaza oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah peneliti senior Quincy Institute for Responsible Statecraft, Khaled Elgindy. 

Menurut Elgindy, dewan tersebut berpotensi ditujukan untuk menggantikan lembaga internasional yang selama ini dikritik oleh pemerintahan Trump. Gaza dinilai sebagai titik awal perluasan wewenang dewan perdamaian yang dipimpin Trump.

Demikian rangkuman mengenai apa itu Gaza Board of Peace yang sedang menjadi sorotan.