Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Gaza

Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh para menteri luar negeri delapan negara tersebut, disebutkan bahwa keputusan bergabung diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump.

“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” tulis pernyataan bersama tersebut, Rabu (21/1).

Pernyataan itu menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian akan berperan sebagai otoritas sementara dalam fase transisi pascaperang di Gaza. Mandat tersebut mencakup penguatan gencatan senjata permanen, dukungan terhadap rekonstruksi wilayah, serta penciptaan fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

Para menteri juga menekankan bahwa misi Dewan Perdamaian berlandaskan prinsip hukum internasional, termasuk pengakuan terhadap hak rakyat Palestina.

“Upaya tersebut berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional, guna membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan,” tutup pernyataan tersebut.

Board of Peace merupakan organisasi antarpemerintah yang dipimpin Amerika Serikat dan strukturnya diumumkan secara resmi oleh Trump pada 15 Januari 2026. Dewan ini dirancang beranggotakan tujuh hingga sepuluh negara, serta melibatkan tokoh internasional tertentu dalam struktur kepemimpinannya. Fokus utamanya adalah administrasi sementara, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza.

Undangan keanggotaan Dewan Perdamaian dilaporkan telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia. Setiap negara yang menginginkan kursi tetap disebut diminta memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun.

Namun, dalam pernyataan resmi negara-negara yang bergabung, termasuk Arab Saudi, tidak terdapat penjelasan mengenai kewajiban pendanaan tersebut.

Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk fokus pada pengawasan rekonstruksi Gaza. Namun, piagam badan ini tidak secara eksplisit membatasi mandatnya hanya pada Gaza.

Hal tersebut memicu kekhawatiran dari sejumlah negara, terutama di Eropa, bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik internasional.

Prancis termasuk negara yang menyatakan keberatan dan mengindikasikan tidak akan bergabung dengan inisiatif tersebut. Kekhawatiran serupa juga muncul terkait struktur dan kewenangan Dewan Perdamaian di luar kerangka multilateral PBB.

Di tengah dinamika tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Meski demikian, Netanyahu menyampaikan keberatan atas masuknya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi ke dalam Dewan Eksekutif Gaza yang berada di bawah struktur Dewan Perdamaian.

Pembentukan Dewan Perdamaian berlangsung di tengah upaya sejumlah negara Teluk untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintahan Trump. Inisiatif ini juga berjalan seiring dengan komitmen investasi dan kerja sama bisnis lintas negara yang ditawarkan kepada Amerika Serikat.