Bahlil Sudah Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan Bermasalah

Bahlil menyatakan IUP karena beberapa hal. Pertama, izin yang telah diberikan kepada pihak pengusaha tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Misalnya, digadaikan ke bank itu tidak boleh. Atau IUP ini diambil kemudian diperjualbelikan. IUP diambil tapi ditaruh di pasar keuangan tanpa mengimplementasikan di lapangan. Atau IUP ini dipegang hanya untuk ditahan selama 10 tahun, kemudian baru dikelola,” katanya.

Bahlil mengatakan pemberian izin ini sebenarnya untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hilirisasi, sekaligus meningkatkan nilai tambah pada kawasan-kawasan ekonomi baru di seluruh wilayah NKRI.

Alasan kedua IUP dicabut, ujarnya, karena tidak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau sengaja menunda-nunda selama 6-7 tahun bahkan hingga puluhan tahun. Selain itu, ada juga IUP dan IPPKH sudah dimiliki tapi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tidak diurus karena ada niat-niat tertentu.

Tak hanya itu, terkadang ada juga pengusaha yang sudah memiliki IUP, IPPKH, dan RKAB, namun usahanya tidak dijalankan. Menurut Bahlil, biasanya hal ini terkendala biaya.

“IUP ini diberikan kepada teman-teman yang langsung mengeksekusi. Kalau tidak ada duit, harus cepat-cepat mencari partner jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama maka konsesinya ditahan oleh pengusaha tertentu, sementara orang yang bawa duit tidak bisa jalan. Ini faktor-faktor proses untuk IUP,” ujarnya.

Dari 1.118 IUP yang dicabut, 227 perusahaan menyampaikan keberatan atas pencabutan IUP. Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mengundang 160 perusahaan untuk melakukan klarifikasi. 144 dari 160 perusahaan hadir untuk klarifikasi.

“Verifikasi dilakukan dan diumumkan bertahap. Kalau perusahan verifikasi dan terbukti benar, kita akan kembalikan haknya,” ujar Bahlil.

Bahlil mengemukakan verifikasi ini dilakukan guna mengurangi rasa ketidakadilan bagi perusahaan yang izinnya dicabut. Pencabutan IUP yang tersisa sebanyak 960 perusahaan. Ia mengatakan pihaknya akan melanjutkan pencabutan IUP tersebut pada Mei mendatang.

“Masih ada 900 lebih, presiden seharusnya menargetkan bulan ini. Karena kita harus hati-hati dan mengecek, kita butuh waktu sampai bulan depan,” katanya.