Jakarta, FORTUNE - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna meningkatkan pengawasan di wilayah perairan serta menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Keuangan. Pertemuan tersebut membahas upaya kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam pengawasan aktivitas ilegal di laut.
“Kita minta dukungan Pak Menteri untuk penguatan Bakamla, sekaligus menjaga kerja sama dengan Bea Cukai,” ujar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Irvansyah di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (29/4).
Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan negara melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas penyelundupan. Salah satu bentuk kolaborasi yang tengah disiapkan adalah patroli bersama serta pertukaran informasi antarinstansi.
“Harapannya kita bisa patroli bersama, berbagi informasi. Step by step,” katanya.
Menurutnya, penguatan pengawasan di laut menjadi penting mengingat potensi kebocoran yang terjadi akibat aktivitas ilegal, meskipun besaran pastinya belum dapat dipastikan.
“Kalau di laut kita bisa terlibat penuh, tapi kalau sudah di darat itu bukan ranah kita,” ujarnya.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, Bakamla telah menangani berbagai kasus penyelundupan, dengan komoditas yang beragam. Di antaranya tekstil dan pakaian bekas yang banyak berasal dari luar negeri seperti Malaysia, serta sejumlah barang lainnya.
“Yang pernah kita tindak itu penyelundupan tekstil dan baju bekas,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi pergerakan barang ilegal lain seperti elektronik hingga narkotika yang menjadi perhatian aparat. Bahkan, dalam pengalaman sebelumnya, terdapat kasus penyelundupan unik seperti hewan.
Ke depan, tren penyelundupan dinilai masih akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, termasuk perbedaan harga antarnegara yang dapat mendorong arus keluar-masuk barang secara ilegal.
“Kalau harga dalam negeri lebih murah, bisa jadi potensi dibawa keluar secara ilegal. Itu yang kita jaga,” jelasnya.
Terkait implementasi kerja sama, kedua pihak tengah menyiapkan skema formal yang kemungkinan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS). Namun, detail teknisnya masih dalam tahap pembahasan.
“Draft sudah kita siapkan, tinggal menunggu persetujuan,” ujarnya.
Bakamlah berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.