Hadapi El Nino, Pemerintah Lanjutkan Impor Beras 1 Juta Ton dari India
Jadi penguat ketahanan pangan bersama bantuan sosial negara.
ANTARA FOTO/Maulana SuryaJakarta, FORTUNE – India bakal membatasi ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa Indonesia tetap akan bisa mengimpor beras dari india sebanyak 1 juta ton pada 2023, terlebih Indonesia akan segera menghadapi El Nino.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengatakan bahwa jatah ini tetap akan diterima karena kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. "Meski sudah setop, tapi kan kita sudah ada MoU-nya. Kalo sudah kesepakatan ya enggak ada masalah," katanya kepada Media, Minggu (30/7).
Langkah pembatasan ekspor beras dari India memang dikhawatirkan memicu kenaikan harga pangan dunia, lantaran India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia. Meski begitu, Indonesia tetap mendapatkan jatah impor sebanyak 1 juta ton tahun ini, karena telah memiliki MoU yang ditandatangani sebelumnya.
Menurut Budi, kesepakatan ini bisa terjadi karena kedua negara saling melengkapi. India adalah salah satu negara sumber impor beras terbesar bagi Indonesia, sementara India pun termasuk negara yang paling banyak menerima ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia.
Trade balance
Secara terisah, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa Indonesia tidak dalam posisi meminta beras dari India, melainkan negara Bollywood tersebut yang meminta trade balance ke Kependag dan Bapanas.
"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," katanya dalam keterangan Kemendag, Sabtu (29/7).
Pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.
Sementara itu, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ini adalah salah satu peringatan untuk Indonesia bisa merealisasikan swasembada pangan dan tak bergantung pada impor. “Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus," ujarnya.
Bansos pangan Rp8 triliun
Kemendag diketahui akan menggelontorkan dana hingga Rp8 triliun dalam bentuk bantuan sosial (bansos) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan masyarakat, sebagai upaya antisipasi menghadapi fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi Agustus 2023.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengatakan bentuk bantuan ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. “Rp8 triliun untuk masyarakat yang kurang mampu itu. Nanti dimulai Oktober sampai Desember. Berupa bansos," katanya kepada awak media di Kemendag, Minggu (30/7).
Terkait ketersediaan stok pangan masyarakat, menurutnya saat ini sedangn dirumuskan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. “Memang ini soal makanan, apalagi harga-harga beras, Bapanas dan Bulog sedang merumuskan agar stoknya lebih dari cukup. Kementerian Perdagangan mendukung," katanya
Penyaluran bansos
Pada bulan April-Juni 2023, pemerintah menggelontorkan bansos beras sebanyak 210.000 ton beras per bulan untuk 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM); dan telur serta daging ayam bagi 1,4 juta keluarga berisiko stunting (KRS).
Menurut Zulhas,, harga bahan pokok saat ini relatif stabil, untuk kebutuhan seperti cabai, bawang, dan beras. Sementara, kenaikan sendiri sedang terjadi di komoditas telur ayam. “Masih Rp 31 ribu per kilogram," ujarnya. "(Daging) Ayam sudah 39-40 ribu Rupiah, sudah hampir normal.”
Sementara itu, Kepala Bapanas, mengatakan bahwa, sesuai Rapat Terbatas tentang Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan pada 10 Juli, pihaknya akan melanjutkan penyaluran bansos beras kepada 21,353 juta KPM. Hal ini juga sudah ditugaskan kepada Perum Bulog, melalui surat nomor 171/TS.03.03/K/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras.
Menurutnya, upaya ini bisa jadi bantalan sosial untuk menjaga daya beli bagi masyarakat bernghasilan rendah. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya mengendalikan inflasi pangan menjelang Natal dan Tahun Baru di akhir 2023.
