Kemnaker: UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November 2026

- Kemnaker menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian; pedoman bagi gubernur diterbitkan melalui surat edaran.
- UMK harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK menyusul lima hari setelahnya; gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP.
- Penetapan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, ekonomi, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang batas atasnya kini menjadi 1.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menetapkan batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan penetapan upah minimum di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar rapat koordinasi teknis dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, pada Senin (16/11), pihaknya akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur mengenai pedoman penetapan upah minimum 2027.
Surat edaran tersebut akan memuat sejumlah pertimbangan dan ketentuan teknis yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
"Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP)," kata Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang disiarkan secara daring, Senin (16/11).
Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki tenggat paling lambat 25 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah punya waktu lima hari guna menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Dalam penetapan upah minimum 2027, Yassierli merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.
Yassierli menjelaskan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan. Perhitungan upah minimum menggunakan formula yang mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Terdapat perubahan rentang indeks tertentu dalam regulasi terbaru. Jika sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 mengatur rentang indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 0,9, UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas batas atasnya menjadi 1.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah menyiapkan proses penetapan upah minimum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembahasan upah minimum selama ini kerap memicu polemik hingga aksi demonstrasi.
Tito menyebut sejumlah daerah yang memiliki dinamika pengupahan cukup tinggi, yakni Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui pembahasan tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, serta kalangan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Tito berharap pembahasan di tingkat daerah dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. Dengan begitu, penetapan upah minimum 2027 diharapkan tidak menimbulkan gejolak ketenagakerjaan di daerah.






















