Pemerintah Dorong Tiga Agenda Reformasi Pasar Modal
Pemerintah mendorong peningkatan nilai emiten, percepatan penegakan aturan, serta edukasi bagi shareholders dan investor dalam reformasi pasar modal.
Kemenko Perekonomian berkonsultasi dengan pelaku pasar modal dan akan melanjutkan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
Dradjad menilai pasar modal penting bagi perekonomian karena semakin banyak penduduk usia produktif yang masuk bursa.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mendorong tiga agenda dalam rangka reformasi pasar modal. Ketiga agenda tersebut meliputi peningkatan nilai perusahaan tercatat atau valuing up, peningkatan penegakan regulasi, hingga peningkatan edukasi terhadap investor.
Pada hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan konsultasi dengan pelaku pasar modal untuk mengetahui reformasi apa yang telah dijalankan dan memastikan tindak lanjut apa yang harus dilakukan ke depan.
“BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas maupun dari sisi dari surveillance pengawasan, itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan. Kemarin juga ada pengumuman tentang HSC,” ujar Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11).
Agenda pertama adalah meningkatkan nilai dari emiten Indonesia atau valuing up, dengan mengikuti reformasi yang telah dilakukan oleh negara Jepang dan Korea. Dradjad mengatakan bahwa reformasi pada tata kelola di Jepang dilakukan setara tingkat direksi, dengan cara meningkatkan efisiensi kapital.
“Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk,” kata Dradjad.
Dradjad mengatakan Kemenko telah menerima masukan dari berbagai pihak bagaimana langkah agar emiten dapat meningkatkan nilainya, mulai dari usulan kebijakan di bidang perpajakan, bea masuk, enegi hijau, hingga kebijakan di sektor riil.
Selanjutnya, Kemenko Perekonomian akan lanjut melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Kemudian, agenda reformasi pasar modal yang kedua adalah mempercepat penegakan aturan atau enforcement terhadap seluruh peraturan undang-undangan yang berlaku.
Dradjad mengatakan bahwa pemerintah bersama pelaku pasar modal telah menyepakati perlunya percepatan. Pemerintah akan menggunakan praktik dari negara lain sebagai benchmark.
“Kita memakai benchmark di negara-negara lain di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindak lanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan-keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat,” kata Dradjad.
Dradjad juga meluruskan persepsi bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Menurutnya, persoalan yang perlu diperbaiki adalah komunikasinya yang belum intensif.
Agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi dari shareholders dan investor.
Menurut Dradjad, literasi dari banyak kalangan terkait pasar modal masih belum maksimal.
Pemerintah melihat pasar modal kita amat sangat krusial sekarang bagi perekonomian kita. Dradjad menyebutkan bahwa 15 persen penduduk yang usia produktif yang sudah masuk di bursa.
“Jadi kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggarap dana, bukan hanya itu. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita, karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal, sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa,” kata Dradjad.
