BKPM Buat 4 Desk Investasi Regional, Kejar Target Realisasi Rp100 T
Kementerian Investasi/BKPM membentuk empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan untuk mengawal realisasi investasi total Rp100 triliun.
Desk ini mendampingi proyek strategis, menyelesaikan perizinan, lahan, tata ruang, hingga hambatan nonteknis melalui koordinasi lintas pemerintah, kawasan industri, KEK, dan aparat penegak hukum.
Proyek minimal Rp100 miliar menjadi prioritas; Desk Sumatera di Medan ditargetkan mengawal Rp13 triliun, di tengah realisasi investasi Sumatera Rp221,82 triliun pada Januari–September 2026.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan. Pembentukan keempat desk tersebut bertujuan untuk mengawal realisasi investasi dengan nilai total Rp100 triliun melalui pendampingan proyek strategis dan percepatan penyelesaian hambatan investasi di daerah.
Peresmian operasional empat desk dilakukan secara serentak di Medan, Senin (9/11), dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.
Todotua mengatakan, pembentukan desk investasi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan proyek-proyek investasi dapat terealisasi sesuai rencana. Melalui fasilitas ini, pemerintah akan lebih aktif mendatangi investor dan mengidentifikasi persoalan yang menghambat pelaksanaan proyek.
“Desk investasi ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Keminveshil/BKPM untuk mengawal realisasi investasi. Kita turun untuk menjemput bola, melakukan koordinasi, fasilitasi dan debottlenecking untuk percepatan realisasi proyek, serta pengawasan investasi,” kata Todotua dalam keterangan resminya, Senin (9/11).
Pengoperasian empat desk tersebut merupakan perluasan layanan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Batam dan Bali. Menurut Todotua, keberadaan desk investasi di kedua wilayah tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan realisasi investasi sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi investor.
“Efektivitas Desk Investasi ini sangat signifikan. Kota Batam (realisasi investasi) sudah naik 2–3 kali lipat, begitu juga di Provinsi Bali. Kita banyak menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan investasi,” katanya.
Desk Investasi Regional akan menjadi pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga teknis, pengelola kawasan industri, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pendampingan investor mencakup penyelesaian perizinan, kepastian lahan dan tata ruang, hingga pengawalan proyek memasuki tahap konstruksi dan operasional.
Dalam penerapannya, pemerintah memprioritaskan proyek dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar. Selain itu, proyek yang memiliki nilai strategis dari sisi hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, orientasi ekspor, substitusi impor, maupun penerima fasilitas penanaman modal juga menjadi sasaran pendampingan.
BKPM juga akan mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan investasi, mulai dari ketidaksesuaian tata ruang, perizinan teknis, pengadaan lahan, hingga persoalan nonteknis seperti pungutan liar dan praktik premanisme. Penyelesaian persoalan akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Evaluasi perkembangan penyelesaian hambatan tersebut akan dilakukan setiap dua minggu.
Desk Investasi Sumatera yang berpusat di Medan ditargetkan mengawal realisasi investasi senilai Rp13 triliun. Wilayah kerjanya mencakup sebagian besar provinsi di Sumatera, dengan pengecualian Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau yang masuk dalam cakupan desk regional lainnya.
Penunjukkan Medan sebagai pusat koordinasi investasi Sumatera tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi kawasan tersebut. Pada Januari–September 2026, realisasi investasi di Pulau Sumatera mencapai Rp221,82 triliun atau setara 14,41 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, realisasi investasi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp37 triliun.
