Ambisi RI Jadi Anggota OECD pada 2028, Airlangga Beberkan Progresnya
Indonesia telah menerima daftar pertanyaan OECD dan menjalani Fact-Finding Mission untuk meninjau kebijakan.
Sekitar 80 persen kebijakan lingkungan Indonesia dinyatakan sesuai dengan instrumen hukum OECD.
Pemerintah menargetkan tiga kelengkapan kebijakan selesai tahun depan dan aksesi difinalisasi pada 2028.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan perkembangan proses aksesi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Indonesia telah menerima daftar pertanyaan dari OECD, dan tim OECD juga telah melakukan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini sekitar 80 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.
Sementara itu, terdapat beberapa kelengkapan perundang-undangan yang perlu dipenuhi oleh Indonesia, yakni penyuapan pejabat publik asing (foreign bribery), revisi undang-undang statistik, hingga revisi undang-undang persaingan usaha. Menurut Airlangga, Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang terkait persaingan usaha, namun aturan tersebut sudah terbilang lama dan perlu penyempurnaan.
“Persaingan usaha kan kita punya masih lama sekali, tahun 1999 ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dengan komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR dimana itu minta segera diselesaikan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Pemerintah menargetkan bahwa kelengkapan kebijakan dapat diselesaikan pada tahun depan.
“Jadi tiga hal yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai foreign bribery. Oleh sebab itu, pemerintah bersama dalam pembahasan yang dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membahas mengenai poin-poin sepsifik yang perlu diperbaiki atau direvisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki,” kata Airlangga.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal OECD dan beberapa pihak OECD juga akan datang ke Indonesia pada tanggal 25 mendatang untuk membahas lebih lanjut mengenai aksesi tersebut. Ia mengatakan bahwa proses aksesi berjalan on track dan ditargetkan dapat difinalisasi pada tahun 2028.
“Pada prinsipnya kalau target kita kan aksesinya bisa finalize di tahun 2028 ya. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai dengan target juga. Tapi so far so good,” ujar Airlangga.
Proses aksesi Indonesia ke OECD dimulai setelah Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi pada 20 Februari 2024, sebagai tanggapan atas permintaan formal dari Indonesia. Peta jalan aksesi disetujui oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024 dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2024. Setelah itu, penyerahan dokumen Initial Memorandum pada OECD Ministerial Council Meeting (MCM) dilakukan pada Juni 2025 lalu di Paris, Perancis.
