BKPM Andalkan Kebijakan Fiktif Positif untuk Kejar Realisasi Investasi

Jakarta, FORTUNE — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengebut strategi besar demi mengejar target investasi Rp13.032 triliun pada periode 2025–2029.

Target dengan rata-rata pertumbuhan 15,7 persen per tahun itu disebut sebagai syarat mutlak mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat memang ini kenaikannya cukup signifikan,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR yang disiarkan secara virtual, Selasa (2/12).

Rosan menyatakan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat krusial.

Pada kuartal III-2025, investasi menyumbang 29,09 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

Untuk menyokong akselerasi investasi, BKPM mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui kebijakan fiktif positif yang diatur dalam PP No. 28/2025. Regulasi ini mendorong penyederhanaan proses perizinan lewat integrasi 18 kementerian teknis ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

BKPM kini menetapkan service level agreement (SLA) ketat bagi setiap kementerian. Jika batas waktu respons terlampaui, izin akan otomatis terbit.

“Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami, otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” kata Rosan.

Sejak efektif dua bulan, BKPM mencatat 153 izin telah terbit melalui mekanisme ini. Rosan menyebut kebijakan tersebut menjawab keluhan klasik investor: ketidakpastian waktu. Sebelumnya, izin yang idealnya diselesaikan dalam 15 hari bisa molor hingga bertahun-tahun.

Namun, percepatan ini membuat beban OSS melonjak. Penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas BKPM.

Selain kecepatan izin, Rosan menyoroti pentingnya transparansi tata ruang. BKPM tengah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ke OSS agar investor mengetahui zonasi lahan secara real-time.

Dari 646 kabupaten/kota yang memiliki sistem data ruang, baru 504 yang sudah terintegrasi. Secara total, integrasi RDTR saat ini mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota.

Integrasi dimaksud diharapkan dapat meminimalkan sengketa lahan dan memperkuat ekosistem investasi.

Dari sisi eksternal, BKPM mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih agresif. Sembilan kantor Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), yang tersebar di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York, akan dioptimalkan sebagai ujung tombak diplomasi investasi.

Kantor-kantor ini ditargetkan aktif menyosialisasikan kebijakan terbaru sekaligus menjemput investor dari negara strategis.

BKPM juga memperluas fokus hilirisasi. Tidak hanya mineral dan logam dasar, sektor baru seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan mulai digarap untuk meningkatkan nilai tambah.

Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja. Industri rumput laut juga disebut menjadi sektor prospektif mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar dunia.

Investasi jenis ini dinilai memiliki dampak signifikan bagi perekonomian karena serapan tenaga kerjanya tinggi, meski nilai investasinya relatif kecil.

Ke depan, Rosan berharap efisiensi meningkat sehingga ICOR Indonesia bisa turun dan menghasilkan output ekonomi yang lebih besar.

Hingga Januari–September 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan Rp1.905,6 triliun.

Capaian tersebut menciptakan 1,95 juta lapangan kerja langsung, naik 4,3 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.