Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$434,7 Miliar per Januari 2026
Pertumbuhannya 1,7 persen secara tahunan dengan kontribusi utama dari sektor publik.
Utang luar negeri didominasi utang jangka panjang dan digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.
ULN swasta turun menjadi US$193 miliar akibat kontraksi di perusahaan nonkeuangan.
Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 menyentuh US$434,7 miliar. Secara tahunan, angka ini tumbuh 1,7 persen, sebuah grafik yang sedikit melandai jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang bertengger pada level 1,8 persen.
Melihat anatominya, pergerakan ini merupakan resultan dari dua kutub yang berbeda: sektor publik yang masih bergerak ekspansif dan sektor swasta yang justru menunjukkan tren pengereman. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan struktur utang Indonesia secara umum tetap berada dalam koridor yang sehat.
Di saat pasar keuangan global didera ketidakpastian, kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik rupanya belum luntur. Hal ini tecermin pada posisi ULN pemerintah yang pada Januari 2026 mencapai US$216,3 miliar, atau menanjak 5,6 persen (yoy). Laju ini melampaui pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 5,5 persen.
Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Ramdan menjelaskan kenaikan dipicu oleh penarikan pinjaman untuk menyokong program-program pemerintah serta derasnya aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
“Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” demikian Ramdan dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/3).
Hajat hidup orang banyak menjadi muara dari penggunaan utang negara ini. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyerap porsi terbesar, yakni 22,0 persen, disusul administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), serta jasa pendidikan (16,2 persen).
Sektor infrastruktur seperti konstruksi (11,6 persen) dan transportasi (8,5 persen) juga turut mendapat jatah pembiayaan. Menariknya, profil utang pemerintah ini didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa nyaris mutlak, yakni 99,98 persen.
Berseberangan dengan langkah pemerintah, sektor swasta justru terlihat lebih berhati-hati. Posisi ULN swasta menciut menjadi US$193 miliar pada Januari 2026, turun dari posisi Desember 2025 yang sebesar US$194 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam ketimbang pengereman bulan sebelumnya yang mencapai 0,2 persen.
Penyusutan ini terutama didorong oleh korporasi bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Meski melandai, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, serta pertambangan masih mendominasi pembiayaan dengan pangsa 80,1 persen dari total utang swasta. Mayoritas utang ini pun tetap mengacu pada komitmen jangka panjang dengan porsi 76,2 persen.
Kendati angka nominal utang terlihat masif, otoritas moneter meyakinkan publik bahwa benteng pertahanan ekonomi masih kokoh. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru melandai menjadi 29,6 persen pada Januari 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2025 yang mencapai 29,9 persen.
“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta,” kata Ramdan.
Ke depan, Bank Indonesia dan pemerintah berkomitmen mempererat pengawasan guna memastikan utang tetap menjadi alat pendorong pertumbuhan, bukan beban. Fokus utama tetap pada minimalisasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas nasional di tengah gejolak eksternal.
