Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kontribusi BNI dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memperkuat inklusi keuangan di Tanah Air. (Dok. Bank BNI)

Intinya Sih

Pemerintah menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang mulai berlaku 10 Juni 2026.
DPR dan pemerintah sedang menghitung besaran serta bentuk stimulus agar dapat meredam dampak inflasi tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
Kenaikan harga Pertamax diperkirakan mendorong pergeseran konsumsi ke Pertalite, sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah stimulus demi menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax. Rencana tersebut disiapkan untuk meredam dampak inflasi dan menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pemerintah dan DPR telah membahas berbagai opsi stimulus yang ditujukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM.

“Sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti masyarakat yang menggunakan Pertamax itu berimpitan dengan pengguna Pertalite,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Pernyataan tersebut muncul setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Menurut Misbakhun, kenaikan harga BBM pada umumnya akan mendorong kenaikan inflasi karena memengaruhi biaya transportasi dan konsumsi masyarakat. Namun, besaran dampaknya terhadap inflasi nasional masih dalam tahap perhitungan pemerintah.

“Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi. Berapa persennya, nol koma sekian itu kita belum tahu,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional tidak akan sebesar kenaikan BBM yang digunakan sektor industri atau logistik. Pasalnya, Pertamax merupakan BBM yang mayoritas digunakan oleh kendaraan pribadi.

Legislator Partai Golkar tersebut juga memperkirakan akan terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat ke jenis BBM yang lebih murah, terutama Pertalite yang harganya tetap dipertahankan pemerintah.

“Orang begitu harga naik mencari harga yang paling rendah [Pertalite]. Untuk kalkulasinya belum kita lakukan lebih dalam, namun sudah dilakukan penghitungan-penghitungan untuk melihat impact-nya seperti apa,” katanya.

Di tengah lonjakan harga BBM nonsubsidi, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah.

Harga Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter, sementara Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Selain itu, Pertamina juga tidak mengubah harga sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax Turbo yang tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.