Kenaikan Pertamax Bisa Tekan Ekonomi Kelas Menengah Hingga PHK
- Pemerintah menaikkan harga Pertamax 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026, dengan kenaikan sekitar 32 persen yang dinilai menekan daya beli kelas menengah.
- CELIOS memperingatkan dampak kenaikan ini dapat memicu lonjakan pengguna Pertalite bersubsidi, peningkatan penduduk rentan miskin, PHK, hingga potensi gejolak sosial akibat tekanan ekonomi.
- Bhima Yudhistira menyoroti penyempitan ruang fiskal dan pelemahan rupiah 8 persen sebagai faktor utama yang membuat pemerintah sulit menjaga stabilitas harga energi dan beban subsidi meningkat.
Jakarta, FORTUNE – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 dilakukan secara mendadak, dengan persentase kenaikan sekitar 32 persen. Kebijakan ini dinilai bakal menekan daya beli masyarakat kelas menengah.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar. Ia menyebut pengguna Pertamax 92 bukan hanya orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya. Dengan demikian, kenaikan ini dapat berdampak menentukan terhadap tatanan ekonomi masyarakat.
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” kata Media melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (10/6).
CELIOS bahkan menganalisis dampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat bukan hanya meningkatkan penduduk rentan miskin saja, melainkan bisa menaikkan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, kenaikan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.
Menurutnya, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga.
Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan kenaikan harga Pertamax bukan sekedar penyesuaian harga biasa. Ini memperlihatkan ruang fiskal atau APBN yang kian menyempit.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun. Tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan mencapai Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” kata Bhima.
Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyatakan masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.
“Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun. Salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, harga minyak mentah yang tinggi memang di luar kendali pemerintah, namun nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI.
Dengan demikian, pemerintah punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM. Begitu kurs rupiah semakin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga impor BBM makin mahal serta makin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi.
