Impor Bawang Putih Melonjak, Tapi Harganya Masih Mahal
Jakarta, FORTUNE – Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggenjot realisasi impor bawang putih sepanjang semester I-2026 hingga mencapai 71,88 persen dari alokasi belum sepenuhnya ampuh menekan lonjakan harga di tingkat konsumen. Kendati pasokan nasional bertambah pesat, hambatan distribusi serta tingginya biaya logistik di kawasan timur Indonesia—khususnya Maluku dan Papua—membuat disparitas harga antarwilayah masih melambung tinggi hingga akhir Juli 2026.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, menyatakan volume impor bawang putih pada semester I-2026 naik sekitar 28 persen secara tahunan (year-on-year) ketimbang periode sama pada 2025. Perkembangan positif ini juga terefleksi pada percepatan pemenuhan kuota impor yang ditetapkan pemerintah.
"Hingga akhir Juli 2026, persentase realisasi impor terhadap alokasi sudah mencapai 71,88 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang baru 53,68 persen. Artinya, secara keseluruhan kinerja realisasi impor tahun ini memang lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah, Senin (27/7).
Ia menambahkan, tren peningkatan realisasi impor secara akumulatif dari Januari hingga Juli 2026 secara konsisten mencatatkan performa lebih tinggi dibandingkan dengan pergerakan bulanan pada tahun sebelumnya.
Meski akselerasi impor berjalan optimal, dampaknya terhadap penurunan harga eceran belum merata secara nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Ketersediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 24 Juli 2026, harga rata-rata nasional bawang putih jenis Honan melandai ke tingkat Rp37.751 per kilogram, atau terkoreksi 3,61 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Penurunan harga yang memadai terakomodasi di wilayah non-Maluku dan Papua. Di zona ini, harga eceran Rp36.537 per kilogram (turun 3,79 persen month-on-month). Angka tersebut berhasil menembus 3,85 persen di bawah Harga Acuan (HA) pemerintah yang dipatok Rp38.000 per kilogram.
Sebaliknya, ketimpangan pasokan masih membayangi kawasan timur Indonesia. Di Provinsi Maluku dan Papua, harga eceran bawang putih tercatat membubung hingga Rp63.461 per kilogram. Walaupun sempat mengalami penurunan tipis 0,73 persen secara bulanan, nominal tersebut masih berada 58,65 persen di atas harga acuan khusus wilayah tersebut yang ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram.
Tingginya komoditas ini di wilayah timur menjadi pemicu utama yang menahan laju penurunan harga secara agregat.
"Kenaikan harga di wilayah Maluku dan Papua memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingginya harga bawang putih secara nasional," kata Nawandaru.
Distribusi jadi persoalan
Menurut Nawandaru, mahalnya harga bawang putih di Indonesia timur bukan lagi disebabkan oleh minimnya pasokan nasional, melainkan distribusi yang belum optimal.
Selama ini, mayoritas bawang putih impor masih masuk melalui tiga pelabuhan utama, yakni Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), dan Tanjung Perak (Surabaya). Skema tersebut membuat distribusi ke Maluku dan Papua menjadi lebih panjang dan mahal.
Karena itu, Kemendag telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan para importir agar sebagian pengiriman dari Tiongkok dapat langsung diarahkan ke Pelabuhan Makassar sebagai hub distribusi untuk kawasan timur.
"Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan para importir untuk mendorong pemasukan bawang putih dari negara asal, Tiongkok, langsung menuju pelabuhan di kawasan timur, yaitu Makassar," ujarnya.
Berdasarkan analisis Kemendag, kebutuhan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, dengan lebih dari 90 persen pasokan berasal dari Cina. Kondisi ini membuat harga domestik sangat dipengaruhi oleh harga di negara asal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta biaya logistik internasional.
Kemendag juga mencatat sejumlah faktor eksternal yang masih membayangi pasokan, seperti keterlambatan distribusi hasil panen di Tiongkok akibat curah hujan tinggi yang berpotensi menggeser jadwal pengiriman hingga dua sampai tiga pekan.
Selain itu, pembatasan akses di Selat Hormuz turut mendorong kenaikan biaya angkutan laut global. Perbedaan ongkos logistik dari Tiongkok menuju Makassar dibandingkan Surabaya bahkan dapat mencapai sekitar US$100 per ton, atau setara sekitar Rp2.000 per kilogram, sehingga membuat biaya distribusi ke Indonesia timur lebih mahal.
Selain persoalan logistik, Kemendag juga menaruh perhatian pada rantai distribusi di dalam negeri. Nawandaru mengungkapkan adanya indikasi selisih harga yang terlalu lebar antara tingkat pasar induk dan harga eceran.
Temuan tersebut sebelumnya juga disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Karena itu, Kemendag meminta aparat berwenang menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi.
"Ada indikasi harga di pasar induk dengan harga di tingkat eceran memiliki gap yang terlalu tinggi. Kami sepakat perlu dilakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran," katanya.
Di sisi lain, Kemendag akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk memastikan para importir mematuhi ketentuan distribusi sehingga bawang putih yang telah diimpor dapat sampai ke konsumen dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Menurut Nawandaru, perbaikan tata niaga dan distribusi menjadi kunci agar peningkatan impor benar-benar dapat diterjemahkan menjadi penurunan harga di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia yang hingga kini masih menghadapi disparitas harga cukup tinggi.
