Disparitas Harga BBM Melebar, Solar Subsidi Diburu
Jakarta, FORTUNE – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar resmi melampaui kuota kumulatif yang ditargetkan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar hingga 25 Juli 2026 telah mencapai 10,467 juta kiloliter, atau setara 104,48 persen dari target penyaluran year-to-date (YTD).
Pemicu utama lonjakan konsumsi ini adalah kian lebarnya selisih harga antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi kelompok Dex Series, yang mendorong sebagian masyarakat beralih ke solar subsidi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan laju penyaluran solar subsidi telah menjadi perhatian utama otoritas saat ini agar tidak kian melebihi proyeksi pemerintah hingga akhir tahun.
"Yang menjadi perhatian kami hari ini adalah distribusi BBM untuk minyak solar, karena posisinya sudah berada di atas alokasi penyaluran yang ditetapkan secara year-to-date," kata Wahyudi dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah, Senin (27/7).
Sebagai pembanding, total alokasi JBT Biosolar yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun ini adalah 18,64 juta kiloliter.
Berbeda dari Biosolar, penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite relatif aman dan terkendali dalam batas perencanaan awal.
Dari total alokasi tahunan 29,267 juta kiloliter, realisasi penyaluran Pertalite hingga periode sama mencapai 16,438 juta kiloliter. Angka tersebut setara 97,61 persen dari target kumulatif year-to-date.
Sementara itu, realisasi penyaluran minyak tanah juga dilaporkan masih berada di bawah alokasi batas yang ditetapkan pemerintah.
BPH Migas memperkirakan pasokan minyak tanah akan tetap mencukupi hingga akhir tahun. Ketersediaan pasokan ini diprioritaskan untuk menjaga kebutuhan energi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kawasan kepulauan yang belum terjangkau konversi LPG.
Migrasi dari Dex Series ke solar subsidi
BPH Migas melaporkan lonjakan konsumsi solar subsidi mulai terjadi setelah harga BBM nonsubsidi naik pada 18 April 2026. Sejak saat itu, tren konsumsi terus meningkat seiring perpindahan pengguna Dex Series ke Biosolar.
Wahyudi mengungkapkan konsumsi harian Biosolar kini mencapai 58,34 ribu kiloliter, naik dari sekitar 50,49 ribu kiloliter pada periode sama tahun lalu. Artinya, terjadi tambahan konsumsi sekitar 7.417 kiloliter per hari.
"Kenaikan ini karena adanya shifting masyarakat yang sebelumnya menggunakan Dex Series kemudian beralih ke Biosolar yang tersedia di SPBU," katanya.
Fenomena serupa juga terjadi pada Pertalite. Konsumsi BBM bersubsidi tersebut meningkat 7.327 kiloliter per hari setelah harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya mengalami kenaikan.
Menurut Wahyudi, perpindahan konsumsi ke BBM subsidi menjadi konsekuensi dari semakin lebarnya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
"Harga Biosolar masih sekitar Rp6.800 per liter, sedangkan Dex Series sudah berada di kisaran Rp19.000 per liter. Selisih harga ini cukup besar. Bahkan, pada awal kenaikan sempat mencapai sekitar Rp22.000. Disparitas harga yang makin lebar inilah yang mendorong masyarakat bermigrasi ke BBM subsidi," ujarnya.
Konsumsi solar tumbuh hampir 9 persen
Menurut BPH Migas, konsumsi solar pada triwulan II-2026 dibandingkan dengan triwulan I-2026 meningkat tajam.
Pertumbuhan konsumsi solar pada triwulan I mencapai sekitar 8,33 persen secara year-to-date, kemudian naik menjadi 9,37 persen pada triwulan II. Secara rata-rata, pertumbuhan konsumsi hingga pertengahan tahun mendekati 8,7 persen.
Selain dipicu perpindahan konsumen, peningkatan penyaluran solar juga dipengaruhi aktivitas perekonomian dan logistik yang makin tinggi, terutama di kawasan industri, pergudangan, dan wilayah sekitar pelabuhan.
Secara geografis, penyerapan solar terbesar terjadi di wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. BPH Migas melaporkan Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi.
Untuk distribusi solar, lima provinsi dengan penyaluran terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Riau.
Sementara itu, konsumsi Pertalite tertinggi terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten.
Meski secara nasional penyaluran Pertalite masih berada di bawah target, Wahyudi mengakui terdapat sejumlah kabupaten, kota, dan provinsi yang realisasinya telah melampaui proyeksi sehingga tetap memerlukan pengawasan.
Menurutnya, tren peningkatan konsumsi BBM subsidi akan terus dipantau agar penyalurannya tetap tepat sasaran, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dan sektor produktif dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
