Pengamat: Hilangnya Independensi BI Bisa Berdampak ke Cicilan Kredit dan UMKM

Jakarta, FORTUNE — Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu ketidakpastian baru di pasar keuangan, seiring mencuatnya isu Thomas Djiwandono—kemenakan Presiden Prabowo Subianto—sebagai kandidat kuat penerus kepemimpinan bank sentral.

Gejolak kepemimpinan otoritas moneter ini langsung direspons negatif oleh pasar pada penutupan perdagangan 27 Juli 2026, dengan nilai tukar rupiah tertekan 0,36 persen ke level Rp18.000/US$ dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun.

Transisi ini bermula dari penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara (pgs) BI. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi Thomas untuk masuk sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) sebelum akhirnya memimpin BI.

Potensi masuknya figur yang dinilai dekat dengan lingkaran kekuasaan dikhawatirkan dapat mengikis independensi bank sentral yang selama ini dijamin oleh undang-undang.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyoroti besarnya risiko intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter jika skenario suksesi tersebut terjadi.

“Intervensi dari pemerintah kepada otoritas moneter akan semakin besar ketika Thomas ini jadi DGS. Padahal sektor moneter menjadi stabilitas ekonomi ketika fiskal bermasalah,” ujar Huda.

Kekhawatiran senada disampaikan oleh ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, respons pasar keuangan menunjukkan bahwa pengunduran diri Perry tidak bisa dipandang sekadar urusan administratif biasa. Hilangnya kredibilitas dan independensi bank sentral berisiko memberikan dampak sistemik yang merembet hingga ke sektor riil dan rumah tangga.

“Kredibilitas bank sentral bergantung bukan hanya pada aturan formal, melainkan juga pada keyakinan publik bahwa keputusan mengenai suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas dibuat secara profesional, konsisten, serta bebas dari tekanan politik jangka pendek,” kata Achmad.

Dia mewanti-wanti transmisi pelemahan rupiah akibat ketidakpastian politik ini akan langsung mendongkrak biaya produksi pada berbagai sektor industri, seperti makanan, farmasi, elektronik, otomotif, hingga tekstil yang bergantung pada impor bahan baku dan mesin.

“Pelemahan rupiah akan langsung memengaruhi biaya produksi banyak perusahaan, mulai dari industri makanan, farmasi, elektronik, otomotif, tekstil, hingga usaha yang menggunakan mesin dan komponen impor,” ujarnya.

Jika tekanan terhadap nilai tukar berlanjut, BI berpotensi terdesak mengambil opsi kebijakan moneter yang lebih ketat, termasuk meluncurkan kenaikan suku bunga lanjutan hingga akhir tahun guna menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah. Langkah defensif ini diyakini akan mendongkrak biaya dana (cost of funds) perbankan serta menghambat penurunan suku bunga kredit.

“Konsekuensinya terasa pada cicilan rumah, kredit kendaraan, pembiayaan modal kerja, dan investasi perusahaan. Usaha kecil yang sudah menghadapi lemahnya daya beli dapat menunda ekspansi atau mengurangi pekerja,” kata Achmad.

Guna mencegah pembengkakan beban ekonomi di masyarakat dan dunia usaha, otoritas moneter dituntut untuk tetap transparan serta steril dari segala bentuk intervensi politik. Penetapan suku bunga, pengelolaan likuiditas, hingga stabilisasi nilai tukar harus murni berpatokan pada data ekonomi, bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek.