Danantara Akan Dilibatkan dalam Setiap Pengambilan Keputusan KSSK
- Presiden Prabowo mengarahkan BPI Danantara terlibat dalam setiap kebijakan KSSK dan rapat koordinasi bulanan, agar pertimbangan fiskal-moneter berdampak pada dunia usaha serta ekonomi nasional.
- Arahan itu disampaikan saat transisi kepemimpinan BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri; Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menjadi Pejabat Sementara hingga calon definitif diajukan ke DPR.
- Destry menegaskan arah kebijakan moneter tidak berubah: BI menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar, melanjutkan kebijakan makroprudensial, serta insentif arus modal asing termasuk penurunan biaya lindung nilai.
Jakarta, FORTUNE — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi anggota KSSK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7), hanya beberapa jam setelah pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Langkah integrasi "KSSK Plus Danantara" ini diambil guna memperluas cakupan pertimbangan kebijakan ekonomi nasional. Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan mulai saat ini Danantara akan menghadiri rapat koordinasi rutin KSSK setiap bulan guna memastikan kebijakan makro tidak hanya menitikberatkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga berdampak langsung pada dunia usaha.
"Jadi, lebih ke the whole ecosystem-nya," kata Rosan.
Rapat ini berlangsung di tengah transisi kepemimpinan di tubuh bank sentral pasca-pengunduran diri Perry yang telah diterima oleh Prabowo. Sebelum nama calon gubernur definitif diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai ketentuan undang-undang, posisi pimpinan BI untuk sementara dipegang oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.
Destry menyampaikan pandangan Prabowo mengenai pentingnya penguatan sinergi antaranggota KSSK yang kini diperluas bersama Danantara dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.
"KSSK mendukung pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah," kata Destry usai rapat seperti ditayangkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Di tengah masa peralihan kepemimpinan bank sentral tersebut, Destry menenangkan pelaku pasar dan menegaskan tidak ada perubahan pada kerangka kebijakan moneter. Bank Indonesia dipastikan tetap berfokus pada stabilitas pasar keuangan domestik.
"Stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini," kata Destry.
BI aktif intervensi
Menurut Destry, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, mulai dari intervensi di pasar spot, transaksi non-deliverable forward (NDF), hingga domestic non-deliverable forward (DNDF). Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga akan tetap dilanjutkan.
Selain itu, bank sentral tetap mempertahankan berbagai insentif untuk menarik aliran modal asing. Sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026, BI melanjutkan kebijakan yang mendukung arus masuk modal, termasuk melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging).
"Kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia," kata Destry.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Destry, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Perry mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden dengan alasan pribadi.
