ADB Salurkan Pinjaman Rp11,48 Triliun untuk Reformasi Fiskal Daerah
- ADB menggelontorkan pinjaman US$650 juta untuk modernisasi pengelolaan fiskal antar-pemerintah, tata kelola digital, dan layanan publik Indonesia.
- Pinjaman ini menjadi bagian dari program ADIL untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta transparansi fiskal.
- Program ADIL mendukung platform digital nasional, penilaian pajak properti, perlindungan hak sipil, dan integrasi risiko bencana.
Jakarta, FORTUNE - Asian Development Bank (ADB) menggelontorkan pinjaman sebesar US$650 juta untuk membantu Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal antar-pemerintah, memutakhirkan tata kelola digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik dalam sistem pemerintahan.
Pinjaman tersebut merupakan bagian dari program Accelerating Decentralization for Improved Local Governance Program (ADIL) yang diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, program tersebut diharapkan membantu mengelola dana publik serta menghimpun anggaran daerah yang berkelanjutan untuk memperbaiki layanan publik melalui peningkatan digitalisasi dan transparansi fiskal.
Program ini juga akan mendukung platform digital nasional baru seperti penilaian pajak properti yang lebih adil untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, program tersebut juga mendukung perlindungan hak-hak sipil termasuk perencanaan dan penganggaran responsif yang melindungi perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.
Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan bahwa penguatan fiskal dan digital negara ini membantu pemberian layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, tempat layanan publik esensial disalurkan," ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov dalam keterangannya, Rabu (16/9).
ADB menemukan bahwa 35 persen hingga 40 persen dari total belanja publik termasuk belanja untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur daerah dikelola di tingkat subnasional.
Pemerintah dinilai membutuhkan langkah strategis berskala besar untuk membenahi pengelolaan keuangan publik yang masih terfragmentasi. Langkah ini penting untuk mengikis ketimpangan kemampuan fiskal dan administratif antardaerah yang selama ini menghambat pelayanan publik, administrasi perpajakan, serta koordinasi kebijakan.
Berlandaskan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), program ini dirancang untuk menyelesaikan masalah struktural dalam sistem fiskal daerah. Kehadiran program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai informasi tambahan, ADB adalah bank pembangunan multilateral terkemuka yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di seluruh Asia dan Pasifik.
Didirikan pada tahun 1966, ADB dimiliki oleh 69 anggota, 50 di antaranya berasal dari kawasan Asia-Pasifik.
