Perekonomian RI Tumbuh 5,29 Persen, Ekonom: Strukturnya Masih Rapuh
- Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, melambat dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya.
- Pemerintah menyiapkan insentif baru dan mengandalkan APBN, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen serta investasi tetap naik 6,87 persen.
- Celios menilai fondasi pertumbuhan rapuh: porsi pendapatan untuk konsumsi turun, ketimpangan meningkat, dan investasi dinilai bergantung pada impor kendaraan.
Jakarta, FORTUNE – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal II-2026. Merespons pelemahan ini, pemerintah segera menyiapkan strategi insentif baru guna memacu pergerakan pasar, di tengah sorotan pengamat mengenai indikasi melebarnya jurang ketimpangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian kuartal II-2026 tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2026 yang menembus 5,61 persen (YoY).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai angka laju pertumbuhan saat ini belum memuaskan. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen memacu geliat ekonomi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat lapis bawah.
“Kalau sudah ada indikasi membaik, kebetulan kita akan terapkan lagi insentif,” kata Purbaya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu sore (5/8).
Purbaya menggarisbawahi peran strategis APBN sebagai bantalan fiskal. Instrumen ini diproyeksikan terus responsif meredam tekanan eksternal, melindungi dunia usaha, dan menopang agenda prioritas nasional.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung perekonomian. Segmen ini mencatatkan pertumbuhan positif 5,06 persen (YoY) pada triwulan kedua tahun ini.
“Di tengah tantangan global yang masih tinggi, Pemerintah akan terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan dan reformasi struktural guna menjaga momentum pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Purbaya.
Kinerja impresif juga tecermin pada indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang naik 6,87 persen (YoY). Lonjakan ini didorong oleh aliran investasi swasta dan gelontoran belanja modal pemerintah.
Investasi pada sektor bangunan tumbuh mantap pada level 6,6 persen (YoY) seiring masifnya pengerjaan jalan, irigasi, dan jaringan. Aktivitas ini sejalan dengan belanja modal pemerintah yang naik 5,6 persen.
Kenaikan belanja tersebut dialokasikan untuk mengebut program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Proyek-proyek ini dihela langsung oleh pemerintah bersama BUMN.
Di sisi lain, narasi berbeda datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Lembaga riset ekonomi ini menilai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih rapuh.
Meski realisasi konsumsi rumah tangga (5,06 persen) membaik ketimbang kuartal II-2025 yang sebesar 4,97 persen, rasio pendapatan yang dialokasikan masyarakat untuk berbelanja justru menyusut.
Ekonom Eksekutif Celios, Nailul Huda, menyoroti data Bank Indonesia yang merekam pergeseran tersebut. Porsi pendapatan (share) masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pada tahun ini merosot ke 72 persen, turun dari posisi 75 persen pada periode sama tahun lalu.
“Artinya, masyarakat lebih menahan konsumsinya di kuartal II-2026. Meskipun ada kenaikan upah buruh yang relatif kecil sebesar 3 persen. Kecurigaan saya, kenaikan konsumsi ditopang oleh orang kaya yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan pengeluaran semakin melebar,” kata Nailul.
Lebih jauh, Nailul juga mengkritisi lonjakan komponen PMTB. Menurutnya, angka pertumbuhan modal tetap ini masih terlalu didominasi oleh impor kendaraan, khususnya untuk pemenuhan armada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketergantungan impor ini dinilai berisiko menghantam industri pengolahan otomotif di dalam negeri.
Kritik senada disuarakan oleh Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Ia menyoroti tajamnya eskalasi ketimpangan sosial, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Indikator ini tervalidasi oleh kenaikan gini ratio nasional, yang merangkak dari 0,363 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
“Meskipun pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh diatas 5 persen, tetapi pertumbuhan itu justru menghasilkan peningkatan ketimpangan, dengan kue ekonomi hanya dinikmati oleh kelas atas,” kata Media.
Media menambahkan, rilis data makro pemerintah belum merepresentasikan kualitas riil lapangan pekerjaan. Hingga kini, persentase pekerja sektor non-formal dan buruh lepas di Indonesia masih terlampau tinggi. Celios mendesak pemerintah agar lebih peka membedah kondisi akar rumput masyarakat kelas bawah dan lebih transparan dalam membeberkan realitas data ekonomi.
