Jokowi Sampaikan 3 Pandangan di Sidang UNESCAP
Terkait isu sosial ekonomi yang berkembang di Asia Pasifik.
Presiden Jokowi berpidato pada Sidang Komisi Ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/5). (dok. Setkab)Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan sejumlah pandangan berbagai isu sosial dan ekonomi yang berkembang di kawasan Asia Pasifik, dalam Sidang United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
Jokowi mengapresiasi dukungan dan kontribusi yang dilakukan UNESCAP selama ini, terutama dengan negara berkembang. “Dengan bekerja bersama, kita dapat mempercepat pemulihan kawasan dan dunia menuju masa depan berkelanjutan. Recover Together, Recover Stronger,” ujarnya pada Pembukaan Sidang Komisi UNESCAP, Senin (23/5).
Jokowi juga mengaitkan pandangannya dengan presidensi G20 yang sedang diemban Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang, terutama di bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi.
1. Kesenjangan vaksinasi di Asia Pasifik
Jokowi berpandangan bahwa penanganan pandemi harus terus dilakukan, salah satunya dengan menutup kesenjangan vaksinasi yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi sekaligus terendah berada kawasan Asia Pasifik.
Penghapusan kesenjangan vaksinasi, menurutnya penting, karena vaksinasi dapat menentukan reaktivasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia.
“UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional, mengatasi tantangan logistik, dan mempersingkat rantai pasok,” ucapnya.
2. Pendanaan pembangunan berkelanjutan
Jokowi juga menyampaikan bahwa pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan yang terkandung dalam Sustainable Development Goals (SDGs) harus makin diperkuat.
Asian Development Bank (ADB), memperkirakan setiap tahun dibutuhkan US$1,5 triliun untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik pada 2030. Namun, ketersediaan pendanaan global hanya US$1,4 triliun. “Kesenjangan besar ini harus ditutup. Investasi sektor swasta harus didorong,” tuturnya.
Meski Asia Pasifik adalah kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, baik secara inbound dan outbound, namun nilai investasi yang masuk masih terhitung kecil. “Kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya, sangat diharapkan. Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia One, green sukuk, dan ekonomi karbon,” katanya.
3. Optimalisasi pertumbuhan sektor ekonomi baru
Pandangan yang terakhir disampaikan Jokowi terkait dengan digitalisasi, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pertumbuhan hijau. Menurutnya, perihal ini adalah masa depan yang harus dioptimalkan dan terus ditingkatkan.
Untuk itu, Presiden mendorong adanya penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru terkait ketiga hal tersebut. “Dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan termasuk, transisi energi. Kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax,” ujarnya.
