Jakarta, FORTUNE – Penyaluran subsidi untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dinilai belum tepat sasaran karena masih menyasar golongan di luar masyarakat miskin. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan subsidi pemerintah untuk JKN saat ini mencakup 159,1 juta orang atau lebih dari separuh populasi Indonesia.
Secara terperinci, subsidi ini terdiri dari 96 juta lebih peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat, 48,9 juta peserta yang dibiayai pemerintah daerah, serta 13,6 juta peserta melalui subsidi gabungan. Namun demikian, dari data PBI tersebut, ditemukan penyaluran ke kelompok masyarakat ekonomi atas.
“Ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (15/4).
Maka dari itu, berdasarkan temuan tersebut, sekitar 11 juta peserta yang dinilai tidak memenuhi ketentuan sempat dinonaktifkan pemerintah. Kendati demikian, Budi memastikan proses penyempurnaan data terus berjalan demi melindungi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, sebanyak 2,15 juta peserta PBI dari 11 juta yang sempat dinonaktifkan telah melakukan reaktivasi. Sedangkan, sekitar 305.864 peserta kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) tingkat pusat.
Kemudian, sebanyak 1,4 juta peserta beralih segmen jadi penerima bantuan pemerintah daerah, 188.703 orang jadi peserta mandiri.
Tak hanya itu, 57.287 peserta tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, dan 185.355 lainnya tercatat sebagai pensiunan swasta/BUMN/BUMD.