BPH Migas soal Tambahan Kuota BBM Subsidi: Hilalnya Belum Terlihat

Jakarta, FORTUNE - Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan belum ada kepastian soal penambahan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah. Selama ini, penegasan yang disampaikan pemerintah hanya terkait dengan peningkatan konsumsi yang kemungkinan akan membuat anggaran subsidi energi lebih dari Rp502,4 triliun.

Karena itu, ia belum bisa menyimpulkan apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan atau pemerintah memberlakukan pembatasan konsumsi. 

"Kalau ditanya (penambahan kuota) itu, itu kan hilalnya belum terlihat. Meskipun sinyal-sinyal (adanya penambahan) terlihat di Menteri Keuangan. Tapi apakah akan naik? Kalau dari sisi kami, karena sudah jelas. Kuota akan over cukup tinggi misalnya hingga 29 kl atau 6 miliar liter. Akan over itu," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Subsidi BBM untuk Siapa', Rabu (31/8).

Meski demikian, Saleh memastikan BPH Migas sebagai regulator di sisi hilir sudah siap jika opsi pembatasan konsumsi BBM diputuskan oleh pemerintah untuk menahan konsumsi. Sebab, draft revisi peraturan presiden (Perpres) nomor 191/2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM telah rampung dibahas.

Salah satu poin penting yang tertuang dalam beleid itu adalah pembatasan penggunaan BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda empat pribadi dengan CC tertentu.

"Kita tunggu pemerintah karena pemikirannya sangat banyak. So, Kita tunggu yang terbaik. Apakah misalnya tidak ditambah kuotanya, tentu pengaturan harus maju. Apakah 1.400/1.500 CC bergantung pada timing karena kita mengukur berapa sisa sampai akhir tahun. Sementara ini kita menunggu," ujarnya.