Wamenkeu Ungkap Cara Coretax dan AI Lacak Pajak Sawit hingga Orang Kaya
- Pemerintah memakai AI dan machine learning untuk mengawasi pajak sawit, membandingkan faktur elektronik, bahan baku, estimasi produksi, dan laporan penjualan guna mendeteksi ketidaksesuaian.
- Dasbor HNWI sedang ditambah AI untuk memetakan individu superkaya, aset, perusahaan, serta kepemilikan; sistem ditargetkan memperbarui perubahan kekayaan dari aksi korporasi lebih cepat.
- Coretax, diluncurkan Januari 2025, mengintegrasikan administrasi pajak; lebih dari 13,5 juta SPT masuk tahun ini dan basis pajak disebut bertambah sekitar 2 juta.
Jakarta, FORTUNE — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholisoh Ibnu Aman, mengungkap strategi pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning untuk memperkuat pengawasan pajak.
Dua sasaran yang menjadi perhatian ialah transaksi bisnis kelapa sawit dan pemantauan perubahan kekayaan individu beraset tinggi.
Strategi tersebut menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan melalui Coretax serta pemanfaatan data untuk mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan wajib pajak.
Nurkholisoh mengatakan pemanfaatan teknologi memungkinkan otoritas pajak mengolah informasi transaksi secara lebih terstruktur, termasuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pembelian bahan baku, potensi produksi, dan laporan penjualan perusahaan.
“Ketika angkanya tidak cocok, kami memiliki petunjuk yang jelas,” kata Nurkholisoh saat memberikan sambutan dalam The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) di Jakarta, Selasa (13/10).
Dalam pengawasan sektor kelapa sawit, pemerintah memanfaatkan machine learning untuk membaca faktur pajak elektronik yang diterbitkan dalam transaksi antarbisnis.
Teknologi tersebut digunakan untuk mengenali jenis barang yang diperjualbelikan, volume transaksi, serta harga tercantum dalam faktur.
Langkah berikutnya adalah membandingkan data transaksi dengan estimasi produksi. Dengan mengetahui jumlah tandan buah segar yang dibeli perusahaan dan perkiraan minyak sawit yang dapat dihasilkan, otoritas pajak dapat menilai kesesuaiannya dengan laporan penjualan.
Pendekatan ini menjadi relevan bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pemerintah juga berencana menerapkan metode serupa pada sektor usaha lainnya.
Meski demikian, Nurkholisoh tidak mengungkapkan nilai potensi penerimaan pajak yang telah teridentifikasi melalui metode tersebut maupun jumlah perusahaan yang sudah menjadi objek analisis.
AI pantau perubahan kekayaan orang superkaya
ilustrasi anak orang kaya (pexels/Pavel Danilyuk) Selain sektor sawit, pemerintah tengah mengembangkan sistem pemantauan individu superkaya (high-net-worth individuals/HNWI). Sistem ini dirancang dalam bentuk dasbor yang memetakan individu, keluarga, perusahaan, aset, serta hubungan kepemilikan di antara mereka.
Menurut Nurkholisoh, pemantauan tersebut diperlukan karena kekayaan HNWI dapat tersebar di berbagai perusahaan dan instrumen aset, serta berubah dengan cepat mengikuti aktivitas bisnis.
Pemerintah kini berada dalam tahap akhir penambahan kemampuan AI pada dasbor tersebut. Teknologi ini dirancang membantu petugas pajak membaca pemberitaan dan keterbukaan informasi korporasi yang berkaitan dengan individu maupun perusahaannya.
Dengan demikian, ketika terjadi aksi korporasi seperti merger dan akuisisi atau penjualan saham, sistem diharapkan dapat memperbarui informasi mengenai nilai kepemilikan saham pada dasbor.
“Petugas pajak kami akan melihat perubahan kekayaan saat perubahan itu terjadi, bukan setahun kemudian, bukan dua tahun kemudian,” ujar dia.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu otoritas pajak mengikuti perubahan kepemilikan dan nilai aset secara lebih cepat. Namun, Nurkholisoh belum memerinci jadwal operasional penuh sistem maupun cakupan individu dan aset yang akan dipantau.
Pengembangan pengawasan berbasis AI berjalan beriringan dengan implementasi Coretax, sistem administrasi perpajakan yang diluncurkan pada Januari 2025.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, penerbitan faktur, pembayaran, hingga pelaporan pajak.
Nurkholisoh menyebut lebih dari 13,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah disampaikan melalui Coretax pada tahun ini.
Sebagian SPT juga telah dilengkapi dengan data dari pemberi kerja dan bank sehingga memudahkan wajib pajak dalam pengisian laporan.
Ia menambahkan, Coretax telah membantu memperluas basis pajak Indonesia sekitar 2 juta. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah angka tersebut merujuk pada penambahan wajib pajak terdaftar, wajib pajak aktif, atau ukuran perluasan basis pajak lainnya.
Nurkholisoh mengakui proses peralihan menuju sistem baru tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Puluhan juta wajib pajak harus beradaptasi dengan sistem baru, sementara petugas pajak juga perlu mempelajari mekanisme kerja yang berbeda.
Pemerintah, lanjutnya, merespons tantangan pada tahap awal dengan memberikan waktu dan dukungan kepada wajib pajak, sembari melakukan perbaikan sistem secara bertahap.
Ia menegaskan, keberhasilan modernisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, kejelasan aturan, dan kepercayaan wajib pajak.
Menurut Nurkholisoh, penguatan administrasi perpajakan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan pungutan negara, tetapi juga memastikan kewajiban pajak dipenuhi secara adil dan memberikan kepastian bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas.
