Pungutan Ekspor Sawit Diproyeksi Rp41,22 Triliun, Naik 30,8%
- BPDP memproyeksikan pungutan ekspor sawit 2026 mencapai Rp41,22 triliun, naik 30,84 persen dari tahun sebelumnya; hingga Juli, penerimaan telah terkumpul Rp27,81 triliun.
- Implementasi biodiesel B50 dan harga minyak mentah yang mendekati harga sawit diperkirakan menghemat Rp19,5 triliun, sehingga sisa anggaran BPDP berpotensi mencapai Rp18,45 triliun.
- Dana tersebut mendukung PSR dengan hibah Rp60 juta per hektare; realisasi telah mencakup 427.441 hektare senilai Rp12,14 triliun, seiring kebutuhan biodiesel diproyeksikan naik menjadi 18 juta.
Jakarta, FORTUNE - Proyeksi pungutan ekspor sawit hingga akhir 2026 mencapai Rp41,22 triliun. Angka tersebut meningkat 30,84 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah menghimpun penerimaan sebesar Rp27,81 triliun.
“Pendapatannya meningkat 73,3 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perenonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (20/8).
Di sisi lain, BPDP memperkirakan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp19,5 triliun seiring implementasi program biodiesel B50 dan kondisi harga crude oil yang berada di sekitar harga sawit. Dengan adanya penghematan tersebut, BPDP memperkirakan sisa anggaran dapat mencapai Rp18,45 triliun.
Peningkatan penerimaan dan ruang anggaran tersebut turut mendukung keberlanjutan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Pemerintah saat ini memberikan hibah PSR sebesar Rp60 juta per hektare, meningkat dari Rp30 juta per hektare pada 2024.
Dalam konteks tersebut, program PSR menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang.
Pada bulan Agustus 2026, Pemerintah juga akan segera menyalurkan Program PSR untuk luas lahan 9.842 Ha dengan nilai Dana PSR sekitar Rp590 miliar.
Penandatanganan PKS PSR pada Kamis (20/8), diwakili 5 (lima) kelompok termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Untuk realisasi Program PSR dari Januari sampai dengan Agustus 2026, mencapai 40.484 Ha dengan nilai Dana PSR sebesar Rp2,42 triliun.
“Dan pemerintah terus menyahutkan program PSR dengan target 9.842 hektare,” kata Airlangga.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan PSR seiring meningkatnya kebutuhan biodiesel akibat implementasi B50. B50 diprediksi akan meningkatkan kebutuhan biodiesel dari 15,6 juta menjadi 18 juta.
Sawit memegang posisi strategis kontribusi terhadap PDB sebesar 3,5 persen dan nilai ekspor di tahun 2025 US$32 miliar dengan volume 38,58 juta dan tumbuh 11,5 persen. Di semester l 2026, ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 ton, tumbuh 2,78 persen.
“Dan ini menunjukkan bahwa sawit penopang ekonomi nasional dan daerah juga menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” katanya.
