Jakarta, FORTUNE - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan untuk mengundurkan diri.
Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala BKN menjelaskan pengunduran diri itu termasuk bagian dari kebijakan optimalisasi yang diterapkan pemerintah untuk menghindari adanya formasi yang kosong.
"Secara nasional, kebijakan optimalisasi memungkinkan kita untuk mengisi 16.167 formasi. Tanpa optimalisasi, lebih dari 16.000 formasi akan kosong, yang tentunya akan menambah beban biaya. Dengan kebijakan ini, meski ada 1.967 yang mengundurkan diri, angka tersebut hanya 12,12%," kata Zudan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).
Zudan memberikan contoh terkait CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej), tetapi ada posisi serupa yang tersedia di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak memiliki pelamar.
"Oleh karena itu, dua orang dengan nilai terbaik dari Unej dipindahkan ke Universitas Nusa Cendana dan berhasil diterima," jelasnya.
Ia juga menekankan kebijakan optimalisasi CPNS yang diterapkan oleh Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berhasil mengisi 16.167 posisi.
Sementara itu, pemerintah tidak memberikan sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri terkait kebijakan optimalisasi ini. Pasalnya, hal itu dianggap keputusan pribadi pelamar.
"Bagi mereka yang memilih untuk mundur, tidak ada sanksi apapun. Ini adalah pilihan individu, jika memilih untuk diambil ya dipersilakan, jika tidak juga tidak masalah. Ini merupakan niat baik dari negara untuk menghindari kekosongan formasi," tutur Zudan setelah menghadiri RDP dengan Komisi II DPR.