Celios: Penundaan Pengangkatan CPNS Rugikan Ekonomi Rp11,9 Triliun
- Penundaan pengangkatan CPNS rugikan ekonomi RI hingga Rp11,9 triliun
- Kerugian meliputi turunnya pendapatan masyarakat, pengusaha, dan ASN
- Penundaan disebabkan oleh efisiensi belanja pemerintah dan faktor utama lainnya
Jakarta, FORTUNE - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan total kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditaksir mencapai Rp11,9 triliun. Penundaan ini diperkirakan menimbulkan efek berantai bagi seluruh perekonomian Indonesia.
Sebagaimana diketahui, jadwal pengangkatan CPNS diundur menjadi Oktober 2025 dari yang awalnya Maret 2025.
“Hasil modelling CELIOS menggunakan metode Input-Output (I-O) menemukan pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun,” tulis Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam risetnya yang dikutip Rabu (12/3).
Bhima menilai, pengusaha juga sangat dirugikan dari adanya penundaan pengangkatan CPNS dengan total kerugian Rp3,68 triliun. Uang gaji dan tunjangan CPNS yang tiap tahunnya digunakan untuk membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik menjadi potential loss. Sebanyak 110 ribu tenaga kerja ikut terdampak.
“Secara tidak langsung, penundaan pengangkatan CPNS berimbas luas ke output sektor jasa pemerintah turun Rp3,5 triliun, perdagangan -Rp441,7 miliar, hingga penyediaan makan minuman terpukul Rp286,8 miliar. Sektor tersebut bisa melakukan esiensi, atau menunda juga perekrutan karyawan baru,” imbuhnya.
Kerugian Calon PNS
Sementara itu, Bhima dalam risetnya menyatakan total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp6,76 triliun. Angka ini diperoleh dari asumsi bawah rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Kemudian diambil 80% gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp3 juta per bulan.
Sehingga, 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah.
“Calon pegawai abdi negara yang sudah berharap, terlanjur resign dari pekerjaan sebelumnya, dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan. Pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda PHK massal,” terang Bhima.
Ia menilai, pemerintah harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk.
Dalam risetnya, Bhima juga memperkirakan faktor utama penundaan dari pengangkatan CPNS adalah efisiensi belanja pemerintah (austerity measures). Dengan target esiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun (belum termasuk modal Danantara), belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.
Efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama. Pertama, kegagalan penerimaan negara terutama paska Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas. Kedua, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran desit APBN. Ketiga, beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan (meski tak cukup).
