Trump Kumpulkan Bos Kripto, Nasib CLARITY Act Jadi Sorotan
- Trump dijadwalkan bertemu pimpinan Coinbase, Ripple, Chainlink, Paradigm, Kalshi, a16z, serta ketua SEC dan CFTC di Gedung Putih pada 19 Agustus 2026.
- CLARITY Act, yang bertujuan memperjelas kewenangan SEC dan CFTC atas aset digital, tertunda hingga tahap prosedural Senat pada 15 September setelah reses lima pekan.
- Hambatan legislasi mencakup etika, pencegahan pencucian uang, dan imbal hasil stablecoin yang dikhawatirkan perbankan; peluang pengesahan pada 2026 dilaporkan sekitar 10 persen.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mendorong agenda regulasi aset kripto ketika upaya Kongres mengesahkan CLARITY Act justru menghadapi jalan terjal. Trump dijadwalkan bertemu dengan sejumlah petinggi industri kripto dan regulator AS di Gedung Putih pada 19 Agustus 2026.
Melansir CryptoSlate, pertemuan tersebut diperkirakan mempertemukan Trump dengan pimpinan perusahaan seperti Coinbase, Ripple, Chainlink, Paradigm, Kalshi, dan a16z. Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Paul Atkins serta Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Michael Selig juga diperkirakan hadir.
Agenda tersebut berlangsung ketika pembahasan CLARITY Act di Senat AS belum menemukan titik temu. Rancangan undang-undang tersebut menjadi salah satu upaya utama Washington untuk menciptakan kerangka federal yang lebih jelas bagi industri aset digital, termasuk menentukan batas kewenangan SEC dan CFTC dalam mengawasi pasar kripto.
Senat sebelumnya meninggalkan Washington untuk menjalani masa reses selama lima pekan tanpa memberikan suara terhadap rancangan tersebut. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune kemudian menetapkan 15 September sebagai jadwal tahap prosedural berikutnya setelah anggota parlemen kembali dari masa reses.
Penundaan tersebut membuat peluang pengesahan CLARITY Act pada tahun ini semakin dipertanyakan. Sejumlah laporan bahkan menyebut probabilitas legislasi tersebut untuk lolos pada 2026 telah merosot tajam, bahkan peluangnya berada di kisaran 10 persen.
Persoalan yang masih mengganjal antara lain ketentuan etika, perlindungan terhadap pencucian uang, serta aturan mengenai kemungkinan perusahaan aset digital memberikan imbal hasil kepada pemegang stablecoin. Isu terakhir menjadi sensitif bagi industri perbankan. Bank-bank tradisional khawatir skema imbal hasil stablecoin dapat membuat nasabah memindahkan sebagian dana dari rekening perbankan ke produk berbasis aset digital.
Industri kripto menanti kepastian
Di tengah kebuntuan tersebut, Gedung Putih tampaknya berupaya mempertahankan momentum pembahasan regulasi kripto. Pertemuan 19 Agustus menjadi penting karena mempertemukan langsung pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam satu forum menjelang agenda Senat pada September.
Crypto.news melaporkan bahwa Coinbase dan Ripple termasuk perusahaan yang diperkirakan mengirimkan perwakilan dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut juga berlangsung ketika regulator AS mulai mengambil langkah sendiri untuk memberikan kepastian kepada industri, terlepas dari belum rampungnya CLARITY Act.SEC sebelumnya membatalkan rapat publik yang dijadwalkan membahas aturan baru terkait aset kripto. Reuters melaporkan pembatalan itu terjadi pada 13 Agustus karena persoalan penjadwalan yang tidak terduga. Rapat tersebut sedianya membahas antara lain pengecualian bagi perusahaan rintisan kripto dalam penghimpunan modal. Sementara itu, CFTC dijadwalkan menggelar pertemuan perdana Innovation Advisory Committee pada 20 Agustus, sehari setelah agenda di Gedung Putih. Forum tersebut akan membahas regulasi kripto, kecerdasan buatan, serta prediction markets.
Bagi industri, kepastian mengenai siapa yang berwenang mengawasi suatu aset menjadi salah satu persoalan paling penting. CLARITY Act dirancang untuk memperjelas pembagian peran SEC dan CFTC sekaligus memberikan batas yang lebih tegas mengenai klasifikasi aset digital.The Block menilai prospek legislasi tersebut semakin suram setelah Thune menunda tahapan pemungutan suara hingga September.
Kondisi tersebut membuat pertemuan Trump dengan pelaku industri pada 19 Agustus memiliki arti lebih besar daripada sekadar pertemuan dengan perusahaan kripto. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintahan Trump untuk menunjukkan bahwa agenda regulasi aset digital tetap berjalan meski proses di Kongres tersendat.
Namun, waktu menjadi persoalan tersendiri. Setelah kembali dari reses, Senat harus mengejar proses legislasi sebelum kalender politik AS memasuki periode yang lebih padat menjelang pemilihan umum paruh waktu.
Nasib CLARITY Act kini berada di antara dorongan Gedung Putih, perbedaan kepentingan industri dan perbankan, serta keterbatasan waktu politik di Kongres. Pertemuan 19 Agustus dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pembahasan, tetapi belum tentu cukup untuk memastikan rancangan aturan tersebut menjadi undang-undang pada tahun ini.
