Daftar UMK dan UMSK Jabar 2026, Berlaku Mulai 1 Januari

Berdasarkan keputusan gubernur, UMK Jawa Barat 2026 tertinggi ditetapkan di Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Berikut daftar lengkap UMK Jawa Barat 2026:

1. Kota Bekasi: Rp5.999.443

2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885

3. Kabupaten Karawang: Rp5.886.853

4. Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856

5. Kota Depok: Rp5.522.662

6. Kota Bogor: Rp5.437.203

7. Kabupaten Bogor: Rp5.161.769

8. Kota Bandung: Rp4.737.678

9. Kota Cimahi: Rp4.090.568

10. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.984.711

11. Kabupaten Bandung: Rp3.972.202

12. Kabupaten Sumedang: Rp3.949.856

13. Kota Sukabumi: Rp3.831.926

14. Kabupaten Sukabumi: Rp3.192.807

15. Kabupaten Subang: Rp3.737.482

16. Kabupaten Cianjur: Rp3.316.191

17. Kota Tasikmalaya: Rp2.980.336

18. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.874

19. Kabupaten Indramayu: Rp2.910.254

20. Kota Cirebon: Rp2.878.646

21. Kabupaten Cirebon: Rp2.880.798

22. Kabupaten Majalengka: Rp2.595.368

23. Kabupaten Garut: Rp2.472.227

24. Kabupaten Ciamis: Rp2.373.644

25. Kabupaten Kuningan: Rp2.369.380

26. Kota Banjar: Rp2.361.241

27. Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.250

Daftar tersebut menunjukkan disparitas UMK antarwilayah yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, dan kemampuan usaha di masing-masing daerah.

Selain UMK, Pemprov Jawa Barat juga menetapkan UMSK 2026 untuk 12 kabupaten/kota. UMSK berlaku untuk sektor tertentu dan nilainya berada di atas UMK setempat. Berikut daftar UMSK Jawa Barat 2026:

1. Kota Bekasi: Rp6.028.033

2. Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759

3. Kabupaten Karawang: Rp5.910.371

4. Kota Depok: Rp5.551.084

5. Kabupaten Bogor: Rp5.187.305

6. Kota Bandung: Rp4.760.048

7. Kota Cimahi: Rp4.110.892

8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558

9. Kabupaten Subang: Rp3.739.042

10. Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638

11. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622

12. Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengusaha yang telah membayarkan upah di atas ketentuan UMSK dilarang menurunkan upah pekerja, meskipun terjadi penyesuaian kebijakan.

Penetapan UMK Jawa Barat 2026 dilakukan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025. Dalam keputusan tersebut, besaran UMK di 27 kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota yang disesuaikan dengan regulasi nasional mengenai upah minimum.

Seluruh UMK 2026 di Jawa Barat wajib lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp2.317.601. Ketentuan ini menegaskan fungsi UMK sebagai batas upah minimum yang lebih spesifik sesuai karakteristik ekonomi daerah.

Sementara itu, penetapan UMSK 2026 diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK dan berlaku bagi sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik kerja dan struktur biaya berbeda.

UMK dan UMSK Jawa Barat 2026 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan wajib mengacu pada Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan.

Ketentuan ini bertujuan memastikan sistem pengupahan yang lebih adil dan berbasis produktivitas, sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk menyesuaikan struktur biaya tenaga kerja.