Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melepas lebih dari 100 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor non-core kepada pihak swasta. Itu dilakukan guna mentransformasi portofolio BUMN agar lebih fokus pada bisnis inti berskala besar.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh COO BPI Danantara, Dony Oskaria, dalam agenda dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, yang digelar secara daring, Kamis (8/10).
Pelepasan entitas non-inti ini bertujuan mengoptimalkan kinerja BUMN pada kompetensi utamanya. Di sisi lain, langkah ini memberikan ruang lebih luas bagi sektor swasta dalam mengelola lini bisnis yang bukan menjadi fokus pemerintah.
“Dalam transformasi BUMN, ini sudah lebih dari 100 perusahaan BUMN non-core kita lepas kepada swasta,” ujar Dony yang dilansir secara daring, Kamis (8/10).
Dia menilai sektor swasta memiliki fleksibilitas dan kapasitas lebih baik dalam mengelola lini bisnis di luar kompetensi utama BUMN.
“BUMN akan masuk ke kompetensi inti yang memang besar-besar,” ujar Dony.
Selain pelepasan entitas non-core, pemerintah juga tengah melakukan penyederhanaan jumlah BUMN secara signifikan. Dari sekitar 1.074 BUMN, jumlah tersebut ditargetkan menyusut drastis hingga tersisa sekitar 200 BUMN saja.
“Teman-teman bisa bayangkan. Lebih dari 800 BUMN yang kita tutup dan sektor-sektor yang tidak menjadi core kita, kita berikan kepada swasta,” katanya.
Pengurangan jumlah BUMN ini dirancang mendorong keterlibatan swasta yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Menurut Dony, beban pembangunan ekonomi tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh negara.
“Tidak mungkin itu dibebankan seluruhnya kepada apakah itu Danantara maupun kepada pemerintah. Peran sektor swasta harus kita dorong semaksimal mungkin,” katanya.
Di samping restrukturisasi, Danantara membuka peluang kerja sama dengan swasta dalam mengembangkan sektor-sektor strategis. Salah satu fokus utama adalah industri tekstil yang dinilai berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Danantara akan mulai masuk ke dalam pengembangan industri tekstil dengan tetap membuka ruang kolaborasi bagi investor swasta. Keberhasilan langkah ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui kemudahan regulasi.
“Ini kembali lagi dibantu juga dan didukung juga oleh pemerintah dan akan melakukan deregulasi, termasuk di dalamnya beberapa kebijakan,” kata Dony.