Deretan Kebijakan Strategis Prabowo Demi Dorong Perekonomian RI

17 Feb 2025, 16:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih mengumumkan peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Intinya sih...

Prabowo umumkan kebijakan strategis untuk mendorong perekonomian nasional.
Kebijakan mencakup kenaikan UMP, penyaluran bansos, THR, dan stimulus ekonomi menjelang Ramadan.
Pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi berupa insentif tarif listrik, PPN DTP, PPnBM DTP, subsidi pajak motor listrik, dan insentif PPh DTP.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menyampaikan kebijakan ini usai menjalani rapat terbatas dengan para menterinya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).

"Dalam kuartal pertama tahun ini, kita akan menjalankan beberapa kebijakan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Keempat, stimulus ekonomi menjelang Ramadan, seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan," kata Prabowo di hadapan wartawan, yang disiarkan secara virtual, Senin (17/2).

Dalam keterangan tersebut, dia pun mengatakan pemerintah turut menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai insentif, termasuk diskon tarif listrik, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi kendaraan listrik dan hibrida.

Selain itu, terdapat subsidi pajak DTP untuk motor listrik dan insentif Pajak Penghasilan (PPh) DTP bagi sektor padat karya.

Demi memperkuat ketahanan pangan, Prabowo juga menekankan optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG) serta percepatan panen padi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi beras secara signifikan.

"Kita pastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal. Begitu juga dengan panen padi yang terealisasi dengan baik guna menjaga stabilitas harga beras," ujarnya.

Peresmian Danantara oleh Prabowo

Prabowo juga menyoroti transformasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan peningkatan daya saing, seperti program ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Danantara.

"Kami akan mengonsolidasikan aset BUMN ke dalam dana investasi nasional yang akan dikelola dengan baik. Ini kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara), yang akan resmi diluncurkan pada 24 Februari mendatang," kata Prabowo.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan kawasan industri, serta pemberian kredit investasi bagi industri padat karya. Salah satu kebijakan penting yang akan segera direalisasikan adalah pembentukan bank emas nasional.

"Selama ini kita belum memiliki bank khusus untuk emas, padahal emas dari tambang kita mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, kita akan membentuk bank emas nasional, yang rencananya akan diresmikan pada 26 Februari," ujar Prabowo.

Percepatan keanggotaan BRICS dan kelanjutan untuk OECD

Pada tingkat global, Indonesia mempercepat keanggotaan dalam kelompok ekonomi BRICS serta menyelesaikan berbagai perjanjian dagang strategis, termasuk Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, dan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kami ingin menyelesaikan perjanjian CEPA yang pada intinya adalah free trade area dengan saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Selain itu, kita juga terus menjalankan proses pendaftaran ke OECD dan mempercepat kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa," ujarnya.