Di Tengah Perang Dagang, Xi Jinping Akan Keliling ASEAN

11 Apr 2025, 11:57 WIB

Layar raksasa menampilkan cuplikan berita Presiden Cina Xi Jinping menyampaikan pidato pada Malam Tahun Baru di sebuah pusat perbelanjaan di Beijing, Cina, Jumat (31/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Florence Lo/aww/sa.

Intinya sih...

Xi Jinping kunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pekan depan
Cina membangun kembali hubungan regional di tengah ketegangan perdagangan dengan AS
Negara ASEAN terdampak perang tarif, Vietnam bersedia menghapus tarif atas produk AS

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Presiden Cina, Xi Jinping, dijadwalkan melakukan kunjungan ke tiga negara Asia Tenggara pekan depan. Ini merupakan lawatan luar negeri perdananya di tahun ini, yang bertujuan mempererat relasi dengan negara-negara tetangga di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Beijing dan Washington.

Berdasarkan laporan dari kantor berita resmi Xinhua pada Jumat (11/4), Xi akan mengunjungi Vietnam pada 14–15 April, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Malaysia dan Kamboja dari 15 hingga 18 April 2025.

Kunjungan ini datang di saat Cina tengah berusaha membangun kembali hubungan regional yang lebih kuat, menyusul kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Sementara Beijing berkomitmen untuk melawan kebijakan perdagangan tersebut, negara-negara ASEAN justru memilih jalur diplomasi dan menahan diri dari aksi balasan.

Langkah diplomatik ini juga menjadi bagian dari strategi Cina untuk memperkuat citranya sebagai mitra terpercaya di kawasan Asia Tenggara, terutama ketika kepercayaan terhadap komitmen AS di wilayah ini mulai dipertanyakan.

Peningkatan tarif impor oleh pemerintahan Trump—yang naik menjadi 125 persen, lalu melonjak lagi hingga 145 persen—telah mendorong Beijing untuk merespons dengan langkah-langkah balasan dan sikap konfrontatif terhadap perang dagang yang mereka nyatakan akan dilawan “hingga akhir.”

Tak hanya Cina, negara-negara ASEAN juga turut terdampak. Kamboja, Vietnam, dan Malaysia masing-masing dikenakan tarif sebesar 49 persen, 46 persen, dan 24 persen. Meskipun tarif ini sempat dihentikan selama 90 hari, tarif dasar sebesar 10 persen tetap dikenakan untuk semua negara mitra dagang AS.

Dampak perang terif terhadap ASEAN

Mengutip dari laporan South China Morning Post, Jumat (10/4), para analis memperkirakan negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara, akan menghadapi tekanan yang meningkat untuk berpihak pada AS, apalagi di tengah proses negosiasi keringanan tarif.

Vietnam menjadi negara pertama yang menyatakan kesediaan untuk menghapus tarif atas produk AS. Sementara Thailand dan Indonesia berencana mengirim delegasi tingkat tinggi guna membuka dialog perdagangan dengan Washington.

Peneliti senior dari Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia, Thomas Daniel, menyebutkan bahwa dalam kunjungan ini Xi Jinping kemungkinan akan memperdalam pengaruh Cina di ketiga negara tersebut, yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat tarif Trump.

Ia juga menyoroti bahwa respons Cina terhadap kebijakan tarif, khususnya yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang dan sektor ekspor, bisa berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara.

“Jika Cina mampu menunjukkan kemurahan hati yang nyata, itu bisa sangat menguntungkan citra Beijing,” ujarnya.

Lebih jauh, Daniel menilai Xi akan mencari bentuk dukungan terbuka dari negara-negara yang dikunjungi, meskipun Vietnam dan Malaysia kemungkinan bersikap hati-hati demi menjaga peluang negosiasi dengan AS.

Xi dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi Cina di kawasan ini, selama Beijing mampu memanfaatkannya secara bijak.

Hubungan dagang antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara selama ini cukup erat. Namun, di sisi lain, ketegangan di Laut Cina Selatan masih menjadi batu sandungan. Beijing mengklaim sebagian besar pulau dan perairan di wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut, yang juga diklaim oleh negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Sengketa ini terus menjadi tantangan dalam diplomasi regional Cina.