Jakarta, FORTUNE — Komisi VI DPR RI menunda rapat kerja yang sedianya membahas evaluasi penyelamatan industri baja nasional, Senin (10/11). Hal ini terjadi lantaran Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso tidak hadir dalam agenda tersebut.
Rapat yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, dibuka oleh Ketua Komisi VI Anggia Ermarini. Dari Kementerian Perdagangan, hadir Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana. Sementara Kementerian Perindustrian diwakili oleh Wakil Menteri Faisol Riza. Turut hadir perwakilan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhammad Akbar Djohan.
Wamenperin Faisol Riza sempat memaparkan kondisi terkini industri baja nasional, namun jalannya rapat berubah arah setelah sejumlah anggota dewan menyoroti absennya pejabat utama dari Kemendag. Mereka menilai rapat menjadi tidak representatif untuk membahas persoalan strategis yang membutuhkan keputusan lintas kementerian.
Anggota Komisi VI Herman Khaeron menegaskan bahwa ketidakhadiran Mendag membuat pembahasan kehilangan bobot.
“Pertanyaan yang kita ajukan tidak akan direspons dengan baik. Rapat ini hanya akan bersifat informatif tanpa menghasilkan keputusan yang terbaik,” ujar saat rapat, Senin (10/11).
Menurutnya, penyelamatan industri baja membutuhkan koordinasi konkret antarinstansi pemerintah, terutama agar PT Krakatau Steel tidak terus menanggung kerugian akibat derasnya arus impor.
Pandangan tersebut direspons Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid. Ia menilai masalah industri baja merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan ekonomi nasional. Karena itu, kehadiran pejabat setingkat menteri menjadi sangat penting.
“Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut arah kebijakan nasional. Jadi menurut saya, kita tunda pertemuan ini sampai Menteri Perdagangan hadir,” kata Nurdin.
Nada serupa disampaikan Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. Ia mengatakan, DPR ingin membahas solusi nyata, bukan sekadar mendengarkan laporan teknis.
“Kita datang dengan semangat karena ingin bicara langkah konkret untuk menyelamatkan industri baja nasional, bukan cuma omon-omon. Kalau diundang DPR, mohon pimpinan kementerian hadir. Jangan seolah-olah gak butuh DPR,” katanya.
Melihat situasi yang tak kondusif, Ketua Komisi VI Anggia Ermarini akhirnya memutuskan menunda rapat. Ia menyampaikan kekecewaan atas absennya Mendag yang dinilai menghambat pembahasan strategis yang telah disiapkan.
“Banyak anggota sudah hadir meski dalam kondisi tidak prima karena menganggap isu ini penting. Namun, karena Menteri Perdagangan tidak hadir, rapat kita tunda,” ujarnya.
Komisi VI akhirnya menerima penjelasan dari Kemenperin terkait perkembangan industri baja, tetapi menegaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan setelah Mendag hadir langsung. “Rapat kita tutup dan akan dijadwalkan ulang untuk diskusi penyelamatan industri baja nasional,” tutur Anggia.