BPK Minta Pemerintah Perbaiki Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Jakarta, FORTUNE - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK meminta pemerintah terus memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Beberapa di antaranya terkait temuan saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menyarankan pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP, LKKL, dan LKBUN 2021. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas implementasi kebijakan money follow program, serta redesain sistem perencanaan, dan penganggaran yang telah diimplementasikan.

"Penyesuaian tersebut dengan menyajikan informasi tambahan mengenai realisasi anggaran belanja yang dikaitkan dengan capaian output, khususnya yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (PN) dan Program PC-PEN," ujar Agung dalam keterangan resmi, Rabu (30/3).

Pernyataan Agung disampaikan usai menerima LKPP 2021 unaudited dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2021. Ia menyatakan penyusunan laporan keuangan itu diselesaikan tepat pada waktunya. 

“Di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pemerintah berhasil menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP 2021 unaudited tepat pada waktunya,” katanya. 

LKPP adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dihasilkan dari proses konsolidasi LKKL dan LKBUN. Sebagai laporan keuangan konsolidasian, kualitas LKPP dipengaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN.

Agung menyatakan opini LKPP terus mengalami perbaikan sejak diberikan pertama kali pada 2005. "Perbaikan opini LKPP ini tentunya tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN yang juga mengalami sejumlah perbaikan,” katanya.

Sejumlah perbaikan itu di antaranya ditunjukkan dengan jumlah LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada Pemeriksaan LKPP 2021, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program PC-PEN, termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya masih menjadi salah satu fokus pemeriksaan.

Pada pemeriksaan LKPP 2021, BPK akan melakukan tinjauan pelaksanaan transparansi fiskal, tinjauan kesinambungan fiskal, dan tinjauan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hasil tinjauan pelaksanaan transparansi fiskal, BPK akan melakukan tinjauan atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKPP) dan Neraca Sumber Daya Alam yang disusun pemerintah.