Insentif Kendaraan Listrik Seharusnya Dialihkan ke Angkutan Umum
Transportasi umum masih perlu perbaikan dan pembenahan.
Ilustrasi: Masyarakat mengandalkan transportasi umum di Indonesia timur. (Dok. Istimewa).Jakarta, FORTUNE - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, meminta insentif kendaraan listrik Rp5 triliun dialihkan untuk membenahi transportasi umum. Dia memandang hingga kini mobilitas masyarakat terbesar masih ada pada sektor transportasi darat.
"Lebih bijak jika pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum," katanya kepada pers, Senin (9/1).
Djoko mengatakan subsidi layanan transportasi pada sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak mengingat tingginya permintaan masyarakat. Ia juga mengatakan, DPR dan pemerintah dapat memanfaatkan momen tersebut mengingat tahun politik semakin dekat.
"Anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," ujarnya.
Anggaran untuk transportasi di Indonesia
Secara total, subsidi keperintisan sektor transportasi pada 2023 naik. Tahun lalu, alokasi subsidi perintis Rp3,01 triliun, dan tahun ini menjadi Rp3,51 triliun. Subsidi keseluruhan untuk transportasi, sektor perkeretaapian mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp3,326 triliun (50 persen). Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun (22 persen), transportasi darat Rp1,32 trilun (20 persen) dan transportasi udara Rp550,137 miliar (8 persen).
Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang yang secara finansial belum menguntungkan.
Sedangkan, pada 2023, kontrak Public Service Obligation (PSO) Rp2,6 triliun atau mengalami penurunan ketimbang 2022 yang mencapai Rp2,8 triliun. Kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp1,6 triliun (64,27 persen).
Selanjutnya untuk KA jarak dekat Rp466,2 miliar (18,29 persen), KA jarak sedang Rp216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp53 miliar (2,11 persen), KA jarak jauh Rp12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp9,4 miliar (0,37 persen).
Dalih untuk percepat transisi kendaraan listrik
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik.
Dana tersebut bakal diberikan untuk pembelian motor listrik, mobil listrik, dan bus listrik produksi dalam negeri. Meski demikian, alokasi anggaran insentif pembelian kendaraan listrik untuk 2023 masih dibahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Insentif kendaraan listrik dilakukan oleh semua negara sebagai upaya melakukan transisi ke energi bersih, katanya.
"Transisi energi, salah satu pengguna terbesar adalah sektor otomotif, dan sektor otomotif ini semua negara Eropa memberikan insentif," ujarnya.
Menurutnya, alasan pemberian insentif kendaraan listrik ini mengemuka sebab harganya 30 persen lebih mahal dari harga kendaraan konvensional. Dengan insentif, diharapkan harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.
