Jakarta, FORTUNE - Investasi asing di industri baja nasional tercatat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nilai investasi sektor ini naik dari sekitar US$8,05 miliar pada 2021 menjadi US$16,37 miliar pada 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari Hong Kong, Singapura, dan Cina.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sektor industri tersebut mencatatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 15,71 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan manufaktur dan PDB nasional.
Kinerja positif tersebut ditopang konsumsi baja domestik yang meningkat dari 18,6 juta ton pada 2024 menjadi 19,3 juta ton pada 2025. Permintaan berasal dari sektor konstruksi, termasuk Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta sektor manufaktur dan otomotif. Kapasitas produksi baja nasional berada di kisaran 16–17 juta ton per tahun dengan tingkat utilisasi pabrik sekitar 60–70 persen.
Airlangga menilai industri baja nasional memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan produksi dan memperkuat substitusi impor.
Airlangga menyebut hilirisasi industri logam yang dijalankan secara konsisten turut mendorong peningkatan ekspor dan perluasan pasar.
“Kita tidak lagi bergantung pada satu pasar, dan baja Indonesia telah memiliki kualitas dengan standar global,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (13/2).
Komoditas fero-nikel mencatatkan nilai ekspor sebesar US$14,94 miliar pada periode Januari-November 2025. Pasar ekspor produk besi dan baja mencakup Australia dengan nilai US$1,6 miliar, diikuti Singapura dan Inggris, sementara Cina menjadi mitra dagang utama dengan nilai ekspor lebih dari US$16 miliar.
Pemerintah juga memperkuat instrumen perlindungan industri melalui bea masuk anti-dumping pada sejumlah produk baja, pengetatan larangan dan pembatasan impor melalui kewajiban persetujuan impor dan laporan surveyor untuk ratusan pos tarif besi dan baja, serta pemberlakuan 23 Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.
Memasuki 2026, pemerintah mendorong transformasi industri menuju produksi baja rendah karbon. Teknologi Electric Arc Furnace (EAF) disebut mampu menurunkan emisi hingga 85 persen dan menjadi bagian dari upaya penyesuaian terhadap kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di pasar global.
Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar belanja Pemerintah menyerap baja lokal, mendorong keberlanjutan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga daya saing biaya produksi, serta membangun klaster industri baja yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan merapatkan barisan kerja sama dalam bentuk Indonesia Incorporated. Kita jadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai basis produksi baja terkuat di Asia Tenggara,” tutup Airlangga.