Anggaran Pembangunan IKN Masuk dalam Program PEN 2022
Tahap pembangunan IKN dibagi lima tahap hingga 2045.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, pada Rabu (15/12). (FORTUNEIDN)Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dikategorikan sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga, pembiayaannya bisa diambil dari paket anggaran PEN 2022 yang telah disiapkan pemerintah.
“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/1).
Meski demikian, Bendahara Negara memastikan pelaksanaan anggaran PEN akan tetap difokuskan pada aspek yang paling prioritas seperti pemberian bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Adapun pemindahan IKN nantinya terdiri dari lima tahapan yaitu tahapan paling kritis sesudah Undang-Undang dibuat yakni pada 2022-2024. Tahap pertama ini akan difokuskan pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN sehingga rencananya anggaran untuk aspek ini akan masuk dalam paket Program PEN 2022.
Setelahnya, pembangunan IKN akan dilanjutkan ke tahap kedua hingga tahap kelima, dengan rentang waktu dua puluh tahun yakni 2025-2045. “Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022,” kata Sri Mulyani.
Hati-hati Jaga Defisit
Khusus untuk tahun 2023 dan 2024, Sri Mulyani juga memastikan anggaran yang dikeluarkan bakal disesuaikan dengan perkembangan Covid-19 sekaligus momentum lain yaitu pemilihan umum yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Pemerintah, kata dia, juga perlu lebih berhati-hati sebab sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit fiskal di 2023 harus kembali ke level 3 persen. Dengan demikian, meski kebutuhan anggaran di tahun-tahun tersebut melonjak, pemerintah harus memastikan pendapatan bisa dikerek agar defisit fiskal dapat dijaga sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Artinya 2022-2024 penanganan Covid-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.
Adapun untuk anggaran pembangunan IKN 2025-2045, pemerintah masih perlu melihat keseluruhan kebutuhan dengan estimasi jangka menengah hingga panjang. Pasalnya, tak semua pembangunan infrastruktur di IKN bisa mengandalkan APBN, melainkan hanya terbatas pada pembangunan komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.
“Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi,” tandasnya.
