Genjot PNBP Perikanan Tangkap, Pemerintah Terapkan Cara Pungut Baru

Pungutan hasil perikanan pascaproduksi tidak lagi menerapkan pembayaran izin di muka. Pungutan pascaproduksi diberlakukan untuk setiap kilogram jenis ikan yang ditangkap. Nilai pungutan itu mempertimbangkan harga pokok produksi, termasuk biaya perbekalan serta variabel harga jual ikan. Besar pungutan akan dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun.

“Ini dasarnya harus harga acuan ikan. Ini bisa kita ketahui dari rata-rata harga ikan pada rentang sekian tahun. Pada setiap wilayah bisa dilakukan, dan akan berbeda. Penangkapan itu setiap wilayah. Penangkapan itu enggak boleh ngacak,” kata Sakti.

Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan berjangka 15 tahun. Dari kebijakan itu, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2024 mencapai Rp12 triliun.

Sakti mengatakan para pelaku usaha perikanan akan diwajibkan memasang alat khusus untuk menjalankan aplikasi e-PIT. Untuk kapal nelayan kecil, pemerintah akan memberikan alat tersebut secara gratis. “Hal ini untuk memonitor dan menjaga kalau terjadi sesuatu,” ujarnya.

Capaian PNBP perikanan tangkap pada 2022 mencapai Rp1,26 triliun. Angka itu naik 61 persen dibandingkan pencapaian 2021 yang Rp784 miliar dan disebut sebagai rekor tertinggi PNBP subsektor perikanan tangkap. Meski demikian, realisasi PNBP 2022 masih di bawah target KKP yang mencapai Rp1,6 triliun.