IESR Minta PLN Segera Buka Kuota PLTS Atap

- IESR mendesak pemerintah dan PLN segera membuka kuota PLTS atap serta mempercepat perizinan, karena ketidakjelasan jadwal menghambat pelaku usaha merealisasikan investasi energi surya.
- IESR meminta PLN menggelar lelang terbuka dan terjadwal, menyiapkan jaringan listrik, serta memperoleh pendanaan untuk modernisasi jaringan dan penerapan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
- Pemasangan PLTS atap diatur Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 berdasarkan kuota wilayah; permohonan diajukan Januari atau Juli, dengan keputusan maksimal 30 hari setelah periode berakhir.
Jakarta, FORTUNE - Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) segera memberikan kepastian pembukaan kuota pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
Pasalnya, ketidakjelasan kuota yang dijadwalkan pada Juni 2026 membuat pelaku usaha menunggu kepastian merealisasikan investasi pada sektor energi surya.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah perlu mempercepat proses perizinan sekaligus memberikan kepastian mengenai ketersediaan kuota PLTS atap.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang saat ini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pembukaan kuota tersebut.
“Kami menyarankan agar pemerintah segera membuka kuota PLTS atap, mempercepat izin, dan memberikan kepastian. Karena kuota yang bulan Juni kemarin itu sampai hari ini masih belum jelas, dan banyak pelaku usaha di luar sana menunggu kapan itu akan dibuka,” kata Fabby dalam acara Indonesia Solar Energy Outlook 2027 di Jakarta, Rabu (18/11).
Selain meminta kepastian kuota, Fabby mendorong PLN menggelar lelang secara terbuka dan terjadwal, sekaligus memastikan kesiapan jaringan listrik dalam mengakomodasi peningkatan kapasitas pembangkit energi surya.
Dia mengakui pengembangan PLTS atap menghadapi tantangan dari sisi kemampuan investasi PLN.
Karena itu, perusahaan setrum pelat merah tersebut perlu beroleh dukungan pendanaan guna mempercepat modernisasi jaringan listrik dan implementasi battery energy storage system (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
“Kami harapkan PLN bisa juga dapat dukungan investasi untuk mempercepat modernisasi jaringan dan implementasi battery energy storage system,” ujarnya.
Fabby juga mendorong dunia usaha dan perbankan mengambil peran lebih aktif dengan mulai merencanakan investasi pada sektor PLTS dan BESS.
Menurutnya, keterlibatan sektor keuangan dan dunia usaha diperlukan untuk mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia.
Dia menilai pemanfaatan energi surya tidak lagi sekadar menjadi pilihan energi masa depan. Sejumlah negara telah membuktikan energi surya dapat menekan biaya energi, menghemat anggaran negara, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hingga memperkuat ketahanan energi.
“Kita punya target 100 GW dalam tiga tahun. Kita punya dukungan Presiden. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini. Ada Presiden bikin program renewable energy sedemikian besar, dan ini harus kita dukung,” kata Fabby.
Pengembangan PLTS atap saat ini diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan pemasangan PLTS atap berdasarkan ketersediaan kuota pengembangan pada sistem tenaga listrik.
Penetapan kuota mempertimbangkan kebijakan energi nasional, rencana penyediaan tenaga listrik, serta keandalan jaringan.
Kuota ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan diperinci berdasarkan wilayah pelayanan penyedia tenaga listrik.
Dalam aturan tersebut, pengajuan permohonan pemasangan PLTS atap dilakukan pada Januari atau Juli setiap tahun.
Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan paling lambat 30 hari kalender setelah periode pengajuan berakhir.





















