Indef Ingatkan Risiko Fiskal di Balik Program MBG, Serap 10% APBN 2026

Izzudin menilai besarnya dana MBG membuat publik wajar mempertanyakan efektivitasnya. Selama delapan bulan, masalah yang muncul tak hanya keracunan massal, tapi juga lemahnya pengawasan dan distribusi.

“Penting bagi pemerintah melaksanakan program MBG secara bertahap, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi program secara berkala, yang mana tadi itu tidak terjadi dalam 8 bulan terakhir, korban berjatuhan begitu saja, tata kelola buruk,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya efisiensi APBN. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, agar ruang fiskal tidak habis oleh satu program. Izzudin menegaskan pelaksanaan program MBG harus realistis. Jika dipaksakan berskala nasional tanpa uji coba terbatas, risiko kebocoran anggaran maupun kegagalan implementasi semakin besar.

Ia mendorong pemerintah meninjau ulang skema MBG, termasuk mempertimbangkan model yang lebih murah dan efektif, seperti di Brasil. “Jadi, ini sudah ada best practice-nya, nilai bahwa skema yang kita lakukan dengan India ini belum berhasil, kita perlu exercise dengan pelibatan masyarakat yang lebih masif melalui percontohan atau skema yang telah dilaksanakan di Brasil,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan terbatas di sejumlah daerah akan memudahkan evaluasi sekaligus mengurangi beban fiskal. Dari situ, efektivitas program dapat diukur sebelum diperluas secara nasional.

“Dengan demikian, maka tadi dengan pelaksanaan secara bertahap dan cakupannya yang lebih kecil terlebih dahulu, skema yang diperbaiki, itu tentu ada beberapa implikasi yang kita harapkan bisa terjadi di tahun 2026 mendatang yang pertama terkait anggaran, kapasitas fiskal tidak tertekan, hanya untuk memenuhi nafsu pada satu program MBG saja,” pungkasnya.

Program MBG menyerap anggaran jumbo hingga Rp335 triliun, setara hampir 10 persen RAPBN 2026. Namun, sederet persoalan mulai dari ribuan siswa keracunan, lemahnya pengawasan, hingga risiko fiskal yang menggerus sektor lain, membuat INDEF mendesak agar pemerintah menjalankannya secara bertahap. Dengan evaluasi menyeluruh dan skema yang lebih efisien, tujuan mulia meningkatkan gizi anak bangsa dinilai bisa tercapai tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.