Jakarta, FORTUNE - Pemerintah merencanakan perombakan besar pada sektor pupuk nasional dengan mengalihkan sistem subsidi dari hilir ke hulu. Untuk mendukung revitalisasi ini, tujuh pabrik pupuk baru akan dibangun dengan total taksiran anggaran mencapai Rp50 triliun.
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi yang diklaim dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ihwal reformasi total sistem subsidi pupuk.
Menurut Amran, pengalihan subsidi dari produk jadi (hilir) ke bahan baku (hulu) jauh lebih efisien dan berpotensi memangkas biaya hingga Rp10 triliun.
“Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi ke hulu, ke bahan baku? Kita hemat sekitar Rp10 triliun. Itu baru dari bunga dan efisiensi biaya produksi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10).
Amran menjelaskan, sistem yang berjalan saat ini dinilai merugikan negara. Salah satunya akibat skema cost plus—yakni perusahaan mendapat margin 10 persen dari total biaya operasional.
“Pabrik yang sudah tua malah dapat untung lebih besar, karena biaya operasionalnya tinggi. Padahal, logikanya yang efisien itu pabrik baru,” ujarnya.
Selain itu, ia mencontohkan, pembayaran subsidi yang dilakukan pada akhir tahun selama ini telah menyebabkan beban bunga yang tinggi, mencapai sekitar Rp3 triliun per tahun.
Terkait target pembangunan, pemerintah merancang tujuh pabrik baru dalam kurun lima hingga sepuluh tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Rancangan kita adalah membangun tujuh pabrik baru dalam lima sampai sepuluh tahun. Namun, direksi dan komisaris menyampaikan lima pabrik sudah bisa diresmikan sebelum 2029,” kata Amran.