Indonesia Genggam Komitmen Percontohan Perdagangan Karbon US$73,8 Juta
Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengungkap potensi besar Indonesia menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon. Bahkan, Indonesia diprediksi mengalahkan potensi perdagangan karbon Peru, Kenya, dan Brasil sebagai negara yang sama-sama memiliki hutan hujan tropis terluas dunia. Pasalnya, pembentukan harga karbon di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara-negara pionir dalam perdagangan karbon tersebut.
Indonesia telah memiliki beberapa proyek percontohan seperti Redd+ dengan skema results-based payment, green climate fund, forest carbon partnership facility, serta bio carbon fund. "Nilai komitmennya sekitar US$73,8 juta," ungkap Jokowi dalam acara "World Economic Forum: State of the World Address" secara virtual, Kamis (20/1).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam COP26 di Glasgow 2021, yakni memulai transisi ke energi ramah lingkungan.
Meski demikian, transisi energi tersebut memerlukan pembiayaan dan pendanaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dukungan berupa ketersediaan dan kemudahan akses terhadap teknologi dan pendanaan tersebut penting agar tidak terlalu membebani masyarakat, industri serta keuangan negara.
Pasalnya, kebutuhan pembiayaan dan pendanaan transisi energi di Indonesia mencapai US$50 miliar. Di luar itu, ada pula kebutuhan dana sekitar US$37 miliar untuk sektor kehutanan, lahan dan karbon laut.
"Indonesia dan negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi. Sumber pendanaan dan alih teknologi akan jadi game changer pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan," ujarnya.
Ia juga menuntut bukti dari negara-negara maju dan berkembang atas komitmennya dalam menjalankan transisi energi. Salah satunya melalui kerja sama di tingkat domestik dan internasional berbagai pihak dalam mewujudkan agenda bersama mitigasi perubahan iklim.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah perlu bekerja sama secara domestik, bekerja sama secara global. Bekerja sama di dalam negeri pemerintah bekerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau, kerja sama di tingkat internasional juga telah dimulai dengan ADB melalui mekanisme transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan," katanya.